eQuator.co.id – Jakarta-RK. Sempat berlangsung panas selama masa persiapan, baik di putaran pertama maupun kedua, suhu politik Pilkada DKI Jakarta pascaproses pemungutan suara kemarin (19/4) langsung mereda. Hingga tadi malam, belum ada tanda-tanda gejolak sosial yang muncul di masyarakat.
Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, potret tersebut menandakan dinamika demokrasi dan politik masyarakat yang mulai dewasa. Sebab, sepanas apapun perbedaan dukungan yang ada, semua mereda ketika sudah diketahui calon pemenangnya.
“Semua kemudian saling menghormati, dua-duanya? bisa bersalaman, dan publik pun bisa menerima itu,” ujarnya di Kantor KPU RI, Jakarta (19/4).
Untuk itu, dalam segi kedewasaan politik, Arief menilai fenomena yang hadir dalam Pilkada DKI Jakarta bisa menjadi contoh untuk Pilkada 2018 mendatang. Bagaimana masyarakat bisa saling menghormati apa yang menjadi kehendak sebagaian besar orang.
“Saya juga berharap pada saatnya nanti, KPU sudah mengeluarkan secara resmi hasilnya, publik juga bisa menerima,” imbuhnya.
Di singgung dari sisi penyelenggaraannya, Arief juga menilai pilkada putaran kedua ini relatif jauh lebih baik dari putaran pertama lalu. Hal itu, setidaknya terlihat dari berkurangnya persoalan seperti kekurangan kertas suara, atau sengkarut daftar pemilih yang banyak muncul di putaran pertama lalu. Kalaupun ada, lanjutnya, jumlahnya tidak terlalu banyak.
Lantas, apakah dari segi penyelenggaraan juga bisa menjadi contoh? Arief menjawab diplomatis. “Tergantung dari aspek mananya,” imbuhnya.
Komisioner KPU Ilham Saputra menambahkan, pelaksanaan Pilkada DKI dipastikan akan menjadi salah satu ukuran untuk mempersiapkan pelaksaan pemilihan Kelada daerah tahun depan. Apalagi, dalam hal jumlah pemilih, Jakarta relatif banyak di banding daerah-daerah peserta pilkada 2017 lainnya.
Dengan begitu, relevan disamakan dengan peserta pilkada 2018. “Kekurangan logistik misalnya, perlu kita coba perbaiki agar tidak terjadi di pilakda 2018. Ini kan sangat penting ya, besar-besar jawa hampir smua,” tuturnya.
Namun saat ditanya lebih lanjut, dia belum bisa merinci lebih lanjut lagi terkait persoalan yang harus dibenahi. Pasalnya, dibutuhkan evaluasi menyeluruh untuk menilai hal itu.
Seperti diketahui, ada 171 daerah yang akan terlibat menggelar pelaksanaan Pilkada 2018 nanti. Di antaranya 17 provinsi dengan karakteristik pemilih besar seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Bali, hingga Sulawesi Selatan.
Terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta gubernur DKI terpilih untuk mampu menyelaraskan program strategis nasional. “Membangun sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sepenuhnya,” ujarnya.
Selain itu, lanjutnya, Pemprov Jakarta harus lebih membangun sinergi dengan kota-kota di sekitarnya. Pasalnya, semua persoalan yang ada di ibu kota, berkaitan erat dengan daerah-daerah di sekitarnya. Baik itu sampah, transportasi, banjir dan sebagainya.
“Saya kira, siapapun yang terpilih sudah punya kesepakatan yang sama buat DKI itu barometer nasional,” imbuhnya.
KAPOLRI: TUNGGU HASIL RESMI KPU
Di sisi lain, Kapolri Jenderal Tito Karnavian berkomentar terkait banyaknya survey dan hitungan cepat dalam putaran kedua. Menurutnya, sebenarnya survey dan hitungan cepat itu belum bisa menjadi pegangan. Yang utama bisa menjadi ukuran adalah hasil perhitungan dari KPU.
Hasil resmi pilkada DKI Jakarta itu ada pada penghitungan resmi KPU. Maka, survey dan penghitungan cepat itu jangan menjadi pegangan utama. ”Maka semua pihak harus menunggu hasil resmi KPU,” jelasnya.
Dia menegaskan, untuk keamanan kotak suara tentu sudah dipersiapkan. Pasukan yang berjaga di TPS akan mengawal hingga ke KPU. ”Jadi, penghitungannya nanti juga akan kami amankan,” ungkapnya.
Bila, nantinya ada perbedaan-perbedaan pendapat terkait pilkada, maka setiap pihak diharapkan bisa menyelesaikannya melalui mekanisme hukum. Seperti, gugatan di Mahkamah Konstitusi.”Kami berupaya untuk menjaga keamanannya,” terang mantan Kapolda Papua tersebut.
Terkait keamanan Jakarta selama pencoblosan, Tito menuturkan bahwa tidak ada kejadian gangguan keamanan yang menonjol selama pencoblosan. Hanya ada beberapa situasi kesalahpahaman yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Jakarta Barat. ”Tapi, berhasil dikendalikan petugas dan hanya karena salah paham,” ujarnya.
Kejadian salahpaham itu bila dibandingkan dengan 13 ribu TPS yang ada, maka jumlahnya sangat kecil. Sehingga, sekali lagi kondisi Jakarta sangat aman selama pencoblosan. ”Ada juga surat suara yang kurang, tapi bukan masalah berarti,” terangnya.
Yang juga penting, sebenarnya hari ini (20/4) terdapat agenda yang cukup krusial, yakni pembacaan tuntutan sidang dugaan penistaan agama dan kedatangan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence.
”Pengamanan tidak akan kendor setelah pilkada, kamu akan lakukan secara maksimal. Polri siap untuk mengamankan dua agenda tersebut secara maksimal,” tutur mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) tersebut.
Pengamanan itu akan dilakukan berdasarkan pada informasi intelijen. Seperti apa ancamannya, maka pengamanan akan diseimbangkan. ”Kita lihat bagaimana intelijen,” jelasnya. (Jawa Pos/JPG)
