eQuator.co.id – PONTIANAK-NANGA PINOH-RK. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kalbar mengklaim pembangunan jalan provinsi sudah mencapai 82 persen dan jalan nasional 93 persen. Meskipun masih ada ruas jalan provinsi dan nasional di beberapa kabupaten yang masih rusak berat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kalbar, Ir. Jakius Sinyor, MT mengatakan, pembangunan seluruh ruas jalan nasional dan jalan provinsi di Kalbar hampir rampung. Adanya komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun pelabuhan internasional, maka di Kalbar akan dibuat jalan baru. “Kondisi pembangunan jalan provinsi untuk akhir tahun 2017 sudah mendekati 82 persen. Hanya menyisakan sekitar 18 persen dengan kondisi mantap dengan panjang 1.600 Km. Artinya, hanya sisa hampir 18 persen yang perlu diselesaikan,” kata Jakius, Minggu (9/4).
Pj Bupati Landak itu mengatakan, jalan nasional pembangunannya diperkirakan hampir rampung sekitar 93 persen. Dia mengatakan, target tahun 2017, pembangunan jalan nasional di Kalbar rampung 94 persen. Karena ada perpanjangan jalan menuju wilayah perbatasan, maka jalan nasional sudah tidak lagi 1.500 Km, tapi lebih.
Target Pemprov Kalbar di tahun 2018, infrastruktur tidak hanya jalan, tapi juga pelabuhan. Direncankan bakal ada pelabuhan internasional, kemudian akses jalan akan terbangun dengan sendirinya.
Melalui pembicaraannya bersama staf ahli Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakius meminta agar nantinya akses dari pelabuhan Entikong, Aruk, Badau menuju Pelabuhan Internasional Kijing dibangun jalan baru.
“Kita tidak bisa mengandalkan jalan yang ada. Karena dayanya tidak kuat dan pelebarannya tidak cukup. Harapan saya di tahun 2018 sudah ada studi kelayakan untuk jalan menuju pelabuhan internasional. Supaya dua-duanya jalan, semoga cepat,” harapnya.
Dia juga berharap pelabuhan internasional dibangun dan rampung. Begitu juga dengan pembangunan jalan bertonase 20 ton.
“Termasuk yang disebutkan Wagub Kalbar tentang industri Mandor, jalan tersebut juga akan melewati itu. Mudah-mudah Jalan Simpang Ampar-Sanggau, bulan Mei ini akan selesai. Begitu juga Sambas, jalan yang menuju arah pusat-pusat pelabuhan internasional, statusnya akan diubah. Mengenai jalan yang belum ada status, segera berstatus,” tegas Jakius.
Wakil Ketua DPRD Kalbar, Ir. H. Suriansyah, MMA mengapresiasi target dan kondisi capaian pembangunan jalan nasional maupun provinsi oleh Pemprov Kalbar. Hanya saja menurutnya, masih banyak ruas jalan di Kalbar yang kondisinya mengenaskan.
“Apabila kondisi pembangunan jalan tahun 2018 diperkirakan mencapai 82 persen dan jalan nasional 93 persen, DPRD Kalbar mengapresiasi capaian target tersebut. Walaupun angka pencapaian itu bagi masyarakat pengguna jalan provinsi di Teluk Kalong-Tanah Itam Kabupaten Sambas, jalan provinsi dari Nanga Pinoh-Sayan-Sokan-Tanah Pinoh kemudian ruas jalan dari Nanga Tebidah-Serawai, Sintang masih sangat mengenaskan,” tegas Suriansyah.
Menurutnya, Pemprov Kalbar seolah-olah tak berdaya menangani jalan provinsi tersebut. Buktinya, banyak keluhan yang diterima DPRD Kalbar terkait kondisi memprihatinkan ruas jalan provinsi. Belum lagi ruas jalan nasional yang sebagian juga belum tertangani.
“Apalagi ruas jalan strategis nasional seperti jalan dari Tebas-Jawai-Teluk Keramat hingga Tangaran, Kecamatan Paloh menuju perbatasan negara di Temajuk, Sambas masih belum tertangani sama sekali,” jelas legislator Dapil Sambas itu.
Suriansyah sangat berharap, Pemprov Kalbar dapat mewujudkan harapan besar masyarakat dalam membangun jembatan Sungai Sambas Besar yang sudah direncanakan sejak 17 tahun silam. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda persetujuannya.
“Kami mengharapkan kado terindah dari Gubernur Cornelis yang segera akan mengakhiri jabatannya, dapat mencari sumber pendanaan complementer, sehingga jalan dan jembatan di ruas jalan provinsi, jalan nasional serta jalan strategis nasional dapat segera terwujud, sebelum akhir masa jabatan beliau,” harapnya.
Dikatakannya, dibangunnya Pelabuhan Internasional Kijing, Sungai Kunyit, Mempawah, mesti ditunjang dengan pembangunan jalan alternatif seperti tol. Jika jalan tersebut dibangun, akan lebih diperuntukan untuk penunjang industri dan perdagangan. Jalan itu sebaiknya terkoneksi dengan beberapa rencana kawasan industri, seperti kawasan industri Tayan, kawasan industri Mandor, kawasan industri Semparuk dan kawasan industri Wajok. Kemudian terkoneksi juga dengan Jalan Trans Kalimantan, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) serta dry port yang sudah dibangun.
“Jika hal tersebut bisa terwujud dalam masa jabatan Gubernur Cornelis, maka Kalbar akan mampu mengejar ketertinggalannya dengan daerah lain,” papar Suriansyah.
Jembatan Tak Berfungsi
Mubajir. Hampir sepuluh tahun Jembatan Nanga Nuak, Desa Domet Permai, Kecamatan Ella Hilir, Melawi dibangun. Hingga saat ini jembatan belum dapat difungsikan, karena jalan pendukungnya tidak dibangun.
Jembatan rangka baja itu dibangun tahun 2008 silam. Lebarnya lima meter dan panjangnya 60 meter. Karena tak berfungsi, pembangunannya terkesan hanya menghabiskan dana APBD Melawi.
Secara fisik pembangunan jembatan sudah selesai. Namun jalan pendukung agar bisa dilalui kendaraan justru belum terbangun.
Padahal Jembatan Sungai Nanga Nuak menjadi satu-satunya sarana transportasi yang menghubungkan Kecamatan Ella dan Menukung, Melawi.
Karena tak bisa dilalui, warga di dua kecamatan itu menggunakan jalan yang dibangun perusahaan perkebunan sawit PT Sari Bumi Kusuma (SBK).
Tahun 2014, perusahaan perkebunan sawit PT Satria Manunggal Sejahtera (SMS) dan PT Bintang Permata Khatulistiwa (BPK) berinvestasi di Kecamatan Ella dan Menukung. Kedua perusahaan itu mengusulkan kerjasama dengan Pemkab Melawi untuk membangun jalan penghubung menuju Jembatan Nanga Nuak. Tujuannya, selain memperlancar mobilisasi warga, juga sebagai sarana pendukung aktivitas perusahaan perkebunan.
Keinginan PT SMS dan PT BPK bekerjasama dengan Pemkab Melawi, karena jalan yang dibangun oleh PT SBK tidak boleh dilalui kendaraan milik kedua perusahaan itu. Bahkan hingga saat ini PT SBK melarangnya.
Akibat ditutupnya ruas jalan oleh PT SBK, menghambat aktivitas PT SMS dan PT BPK. Kedua perusahaan itu tidak bisa mengangkut bibit dan pupuk ke area kebunnya melalui jalur darat. Agar bisa beraktivitas, PT SMS dan PT BPK mengangkut pupuk dan bibit menggunakan transportasi sungai.
Manager Humas dan Legal PT BPK, Abang Murni dan General Manager BW Plantation yang membawahi PT SMS, Abas Supardiono meninjau Jembatan Sungai Nanga Nuak bersama DPRD Melawi serta instansi terkait Pemkab Melawi pada tahun 2014 lalu. Setelah meninjau lokasi jembatan, kedua perusahaan sawit itu berkomitmen membantu Pemkab Melawi menyelesaikan pembangunan jembatan dan memperbaki serta merawat jalan.
Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin mengaku, tahun 2014 lalu ada komitmen dari PT SMS dan PT BPK untuk membantu Pemkab Melawi melanjutkan pembangunan Jembatan Nanga Nuak dan pembangunan jalan pendukungnya.
“Harapan itu sirna, seiring dengan pergantian pucuk pimpinan Pemkab Melawi dan hingga saat ini tak ada tindaklanjutnya lagi,” kata Abang Tajudin.
Menurut ketua DPRD dua periode ini, saat itu Pemkab Melawi sudah menganggarkan Rp1,5 miliar untuk menyelesaikan pembangunan jembatan dan jalan. Kekurangan anggarannya dibantu oleh perusahaan sawit. Sayangnya gagal dikerjakan.
“Sebenarnya, dengan kolaborasi antara perusahaan perkebunan sawit dan Pemkab, persoalan infrastruktur jembatan itu dapat teratasi dan difungsikan. Dulu komitmen dari perkebunan sawit sudah ada,” ujar legislator Partai Golkar tersebut.
Tajudin menegaskan, tidak menutup kemungkinan DPRD dan Pemkab Melawi akan kembali berkonsultasi kepada PT SMS dan PT BPK, membicarakan kolaborasi kelanjutan pembangunan jembatan dan jalan pendukung untuk mengurangi beban APBD. “Tapi ini kan tergantung kesiapan Pemkab Melawi, mau tidak konsultasi ke perusahaan itu kembali,” ucapnya.
Tajudin berharap Pemkab Melawi bisa mencari solusi hingga pembangunan jembatan dapat dilanjutkan kembali. Sumber dananya harus menggunakan APBD Melawi tahun anggaran 2018, walaupun tak lagi dapat kerjasama dengan perusahaan sawit. “Proses kelanjutan pembangunan Jembatan Nanga Nuak ini harus menjadi salah satu prioritas Pemkab Melawi tahun 2018. Sesuai program Bupati Melawi ‘Membangun Mulai Dari Desa’,” tutupnya.
Laporan: Dedi Irawa, Riska Nanda
Editor: Hamka Saptono
