Infrastruktur jalan sepanjang 179 Km yang rata-rata buruk dari Ibukota Kabupaten Kapuas Hulu, Putussibau, menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Nanga Badau, tak menyurutkan langkah Presiden Joko Widodo untuk berkunjung.
eQuator.co.id – Badau-RK. Selama beberapa jam, mobil Land Cruiser yang membawanya beserta Ibu Negara Iriana bergoyang-goyang tak karuan melewati ruas jalan Putussibau-Nanga Badau. Kendaraan khusus yang ditumpangi Gubernur Cornelis mengiringi perjalanan presiden pun bernasib serupa.
Sumber koran ini di Pemerintah Provinsi Kalbar menyebut presiden memang memilih jalan darat menuju PLBN Nanga Badau. Menolak naik helikopter untuk sampai ke sana, sebab Jokowi ingin merasakan penderitaan yang dialami masyarakat Kapuas Hulu setiap menempuh perjalanan menuju border yang berbatasan dengan Lubuk Antu, Sarawak, itu.
“Saya sudah tujuh kali datang ke Kalimantan Barat. Hari ini saya meresmikan PLBN Terpadu Nanga Badau,” ucap Presiden Jokowi dalam agenda peresmian PLBN tersebut, Kamis (16/3).
Ia menyampaikan, bangunan pos lintas batas negara merupakan kebanggan masyarakat Indonesia. “Saya sudah bangun tiga PLBN di Kalimantan Barat. Pertama di Entikong, sekarang di Badau (Kapuas Hulu) dan Aruk (Sambas). Semuanya sudah dibangun,” ujarnya.
RI 1 menekankan pembangunan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan sangat penting. “Ekspor-impornya harus diintegrasikan,” pinta Jokowi.
Dia dengan tegas melarang aktivitas penyelundupan. “Semuanya (barang ilegal,red) harus stop dan harus (keluar-masuk secara,red) resmi. Jadi jelas berapa pemasukan untuk negara. Kita sebagai rakyat bisa menikmati dari hasil perdagangan tadi,” tukasnya.
Mantan Wali Kota Solo itu juga minta sistem pengelolaan kawasan perbatasan yang terintegrasi dijalankan. Hal ini, menurut presiden penting, agar kawasan di sekitar PLBN bisa dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
“Di PLBN Badau sudah didukung terminal barang dan penumpang, perdagangan atau pasar modern. Supaya masyarakat bisa menikmati roda perekonomian,” ucapnya. Dengan demikian, kata Jokowi, PLBN terpadu Badau bisa menjadi etalase kebanggaan Indonesia.
Selain ditemani Ibu Negara Iriana dalam lawatannya ke PLBN Nanga Badau, presiden juga membawa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) Mochamad Basoeki Hadimoeljono, dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek. Terlihat pula Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo, dan Bupati Kapuas Hulu AM. Nasir.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi sempat meminta seorang warga setempat untuk menyampaikan kendala pembangunan di kawasan itu. Temenggung Kecamatan Badau, Yohanes Ubang, menyatakan kegembiraannya atas pembangunan PLBN Badau.
“Dulu sederhana, sekarang sudah megah. Dulu jauh, kurang maju. Maka kini kami sangat gembira. Dan, karena pembangunan PLBN ini, Bapak Presiden kita bisa datang ke perbatasan, itu sangat kami banggakan,” tuturnya.
Di hadapan Jokowi dan anak buahnya, ia menyampaikan masih ada pembangunan yang dinantikan masyarakat perbatasan. Yakni perbaikan infrastruktur jalan.
“Badau-Empanang-Puring Kencana jalannya harus dibangun,” pinta Ubang.
Mendengar ini, presiden melempar pertanyaan ke Menteri PU-PR, kapan pembangunan jalan paralel perbatasan tersebut dimulai? Sebab, menurutnya, sudah masuk dalam program. Menteri Basoeki pun segera menginformasikan bahwa pembangunan sedang dimulai dan akan selesai 2019.
Jokowi juga menerima usulan dari masyarakat bahwa di daerah perbatasan perlu dibangun perguruan tinggi. Usulan lainnya, ada pembangunan rumah sakit yang besar untuk menunjang pelayanan kesehatan masyarakat.
Secara terpisah, Dirjen Cipta Karya Kementerian PU-PR Sri Hartoyo menuturkan, pengembangan ekonomi di Badau harus dilakukan menyeluruh, demi tercapainya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang lebih baik. “Badau sendiri sudah menjadi pusat ekonomi, tinggal kita kembangkan. Misalnya melalui pembangunan jalan lingkar yang akan menumbuhkan permukiman-permukiman di sekitar. Pengembangan lainnya juga membutuhkan dukungan lintas sektoral,” tutur Sri Hartoyo.
Selain PLBN, kata dia, Kementerian PUPR juga membangun jalan lintas paralel Perbatasan RI-Malaysia, khususnya jalan perbatasan yang dilakukan secara swakelola bersama Satuan Zeni TNI AD. Tujuannya untuk membuka kawasan yang masih terisolir di perbatasan.
“Selain itu, infrastruktur permukiman untuk mendukung kawasan perbatasan Badau dengan alokasi APBN Rp106,6 Miliar dengan progres konstruksi saat ini sebesar 71,41 persen. Dan akan selesai tahun ini,” tegasnya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Gubernur Cornelis menuturkan, peresmian PLBN di Nanga Badau telah lama dinantikan oleh masyarakat Kalbar. Pos inipun menjadi kebanggaan Bangsa Indonesia.
“Perhatian Presiden dan jajaran kabinet sangat luar biasa. Kami masyarakat Kalbar sangat berterima kasih dan merasa bangga, karena mendapat pembangunan. Hanya Tuhan yang bisa membalas budi baiknya,” serunya.
Ia berpesan kepada masyarakat yang berdomisili di kawasan PLBN Badau harus dapat memberikan yang terbaik untuk mengendapkan kepentingan nasional. “PLBN Terpadu baru saja diresmikan oleh Presiden. Semua komponen harus memberikan pelayanan yang terbaik,” dia mengingatkan.
Kini, lanjut Cornelis, wajah perbatasan negara di Provinsi Kalbar telah mengalami perubahan. “Kita yakin, tidak ada lagi kesenjangan dari aspek pembangunan fisik maupun sarana penunjang di kawasan perbatasan Indonesia dengan pembangunan di kawasan perbatasan negara tetangga,” ujarnya.
Sebagai garda terdepan bangsa, PLBN Nangau Badau harus memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan di Provinsi Kalbar. “Ini sejalan dengan RPJMN 2015-2019 yang menetapkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang aktifitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga,” tutur Gubernur Kalbar dua periode itu.
Memang, PLBN Terpadu Nanga Badau penting dan strategis dalam kerangka pengelolaan perbatasan negara. Terutama, berfungsi sebagai prasarana pemeriksaan lintas orang dan barang yang keluar masuk melewati batas wilayah negara.
PLBN Terpadu ini juga memiliki fungsi utama dalam memberikan pelayanan kepabeanan (Custom), keimigrasian (immigration), karantina (Quarantine) dan keamanan (Security), yang tentunya menegaskan keberadaannya sebagai beranda depan dalam menjaga kedaulatan NKRI. “Pemerintah pusat juga membangun sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan kawasan perbatasan,” tandas Cornelis.
Besok (Sabtu, 18/3), Jokowi juga akan meresmikan PLBN Aruk, Kabupaten Sambas, yang berbatasan dengan Biawak, Sarawak. Kemegahan tiga PLBN (termasuk Entikong yang diresmikan presiden beberapa waktu lalu) tentunya menjadi kebanggan masyarakat Indonesia. Bahkan, warga negeri jiran mengapresiasi pembangunan tersebut.
“Banyak masyarakat Sarawak memberi pujian. Mereka bilang pintu lintas batas di Indonesia lebih megah dan mewah dari milik mereka,” tutur Jahar Gultom, Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching, kepada Rakyat Kalbar, Kamis (16/3) siang.
Dan, lanjut Jahar, pujian serta rasa bangga ini disampaikan setiap kali pertemuan dua perwakilan negara dalam membahas perbatasan. Maupun dalam pertemuan biasa.
“Dengan pembangunan yang megah ini, masyarakat Sarawak menilai, bahwa pemerintah Indonesia membuktikan keseriusan dalam menjaga hubungan bilateral dua negara,” ujarnya.
Bilateral dimaksud, hubungan dari segi politik, ekonomi, sosial dan budaya. “Bila hubungan ini terus terjaga maka masyarakat di perbatasan akan sama-sama maju dari segala hal,” jelas Jahar.
Selain pujian, ia juga kerap mendengar keluhan dari pengusaha Sarawak yang aktif ekspor impor ke Indonesia. “Mereka selalu menanyakan kepada saya, kenapa sekarang susah untuk ekspor impor. Terakhir, Mei 2014 lalu, ada 200an kontainer yang tak bisa masuk ke Indonesia melalui Entikong,” ucapnya.
“Mereka berharap, dengan kondisi perbatasan yang megah ini, aktivitas ekspor impor dapat berlangsung sebagaimana mestinya,” imbuh dia.
Untuk serius membahas hal ini, sejumlah delegasi Sarawak dan Kalbar serta KJRI akan membahasnya dalam forum rapat resmi. “Rencananya April nanti akan dibahas,” pungkas Jahar.
Laporan: Andreas, Deska Irnansyafara, Ocsya Ade CP
Editor: Mohamad iQbaL
