eQuator.co.id – Jakarta-RK. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengundang Gubernur Cornelis rapat terbatas di Istana Negara, Selasa (14/3) sore. Agendanya membahas evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Kalbar.
Dalam kesempatan itu, Cornelis memaparkan, ada delapan proyek strategis nasional yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di provinsi yang dia pimpin. Pembangunan ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016.
Diantaranya, pengembangan Pelabuhan Kijing, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Kabupaten Sambas dan Kabupaten Kapuas Hulu serta Prasarana Penunjang Entikong di Kabupaten Sanggau.
Di Nangau Badau, Kabupaten Kapuas Hulu dan Aruk, Kabupaten Sambas, pemerintah membangun prasarana penunjang. Sedangkan di Kabupaten Landak, pemerintah konsen membangun Kawasan Industri Prioritas. Di Kabupaten Ketapang, pemerintah juga membangun Kawasan Industri Prioritas berupa Smelter dan proyek Food Estate (Pertanian dan Kelautan).
“Ada tiga PLBN yang dibangun di Kalbar. Dari tiga pembangunan itu, satu PLBN sudah diresmikan. Yakni PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau. Sementara pos di Aruk dan Nanga Badau masih dalam tahap pengerjaan,” jelas Cornelis, dinukil dari rilis Humas Pemprov Kalbar. Memang, presiden khusus melakukan rapat dengannya sebelum mantan Wali Kota Solo itu melakukan kunjungan kerja ke Kalbar besok (Kamis, 16/3).
Pelaksanaan pembangunan fisik di zona inti, lanjut Cornelis, sudah 100 persen. Sementara, pelaksanaan fisik di zona pendukung masih dalam tahap proses.
“PLBN di Aruk dan Nanga Badau perlu ditambah petugas PNS dari Kementerian Perhubungan. Hal itu penting untuk pengurusan kendaraan yang keluar masuk daerah,” ungkapnya.
Untuk proyek strategis nasional Pelabuhan Kijing, masih menunggu Peraturan Presiden terkait penugasan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II agar pembangunan bisa dipercepat. “Saya kira juga harus didukung dengan pengalihan ruas jalan nasional yang melewati kawasan pelabuhan,” saran Cornelis.
Kepada Presiden Jokowi, mantan Bupati Landak itu mengungkapkan, pemerintah daerah sangat memerlukan dukungan pembangunan Kawasan Industri Prioritas di Landak. “Terutama percepatan proses HPL Kawasan Industri Mandor. Penganggaran pembangunan jalan akses dan dukungan pengolahan air bersih,” tuturnya.
Pemerintah pusat juga diminta mendukung pembangunan kawasan industri prioritas di Ketapang. Cornelis berpandangan, dukungan itu meliputi peningkatan status jalan akses menjadi jalan nasional. Mulai dari ruas Ketapang-Pesaguan-Kendawangan.
“Dukungan koordinasi dengan stakeholder terkait, terutama BPN mengenai penggabungan dua perusahaan dengan total luasan izin lokasi hingga 2.150 hektar juga perlu. Sehingga menjadi satu kesatuan kawasan industri,” bebernya.
Ia juga melaporkan perkembangan pembangunan Smelter Ketapang. Tahap pertama, pembangunan telah dilaksanakan bahkan sudah melakukan ekspor Alumina.
“Pembangunan tahap kedua, yakni membangun kapasitas 1 juta ton pertahun. Pembangunan masih dalam tahap pengerjaan,” tukas Cornelis.
Di sektor Food Estate Pertanian dan Kelautan, ia menyarankan perlu peningkatan koordinasi serta adanya regulasi penetapan lahan pertanian berkelanjutan sesuai UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.
“Demikian juga penyelesaian sengketa kepemilikan lahan. Dan khusus di Ketapang, perlu penyelesaian sengketa izin pertambangan. Karena lokasi masuk dalam izin usaha pertambangan. Kami juga perlu bantuan anggaran untuk peningkatan kegiatan pertanian,” usul dia.
Rapat yang dipimpin Presiden Jokowi ini, selain dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, terlihat Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemariman Luhut B Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Mendagri Tjahjo Kumolo.
Turut hadir Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menhub Budi K Sumadi, Menteri LHK Siti Nurbaya, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Di depan kabinet kerjanya, Presiden Jokowi mengatakan Kalbar merupakan salah satu provinsi yang punya potensi besar. Apalagi berbatasan langsung dengan sejumlah negara.
“Kawasan perbatasan harus kita perhatikan. Harus kita bangun, sehingga menjadi garda terdepan dan menjadi etalase bangsa,” ucapnya.
Soal pembangunan fisik di zona inti seperti PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, PLBN Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu dan PLBN Aruk di Kabupaten Sambas, lanjut mantan Gubernur DKI itu, sebaiknya tidak berhenti pada pembangunan zona inti di PLBN saja.
“Tapi juga perlu dilanjutkan dengan pembangunan zona pendukung serta memperlancar jalur konektivitasnya. Zona pendukung, bisa dikembangkan menjadi terminal barang maupun penumpang bahkan pusat perdagangan atau pasar,” pintanya.
Presiden ingin pemerintah menyiapkan sistem pengelolaan kawasan perbatasan yang lebih terintegrasi. Sehingga kawasan sekitar PLBN bisa dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang baru.
“Pemerintah juga harus fokus untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang menghasilkan nilai tambah tinggi. Seperti sektor pertanian dan sektor industri pengolahan,” timpal Jokowi.
Kepada sejumlah Menteri termasuk Gubernur Cornelis, Jokowi berpesan harus mampu mendesain dan melaksanakan program pendukung untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian dan industri pengolahan. “Langkah-langkah terobosan perlu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat bisa tumbuh lebih tinggi lagi,” terangnya.
Presiden juga mengaku bangga dengan grafik pertumbuhan ekonomi Kalbar. “Sekarang pertumbuhan ekonomi Kalbar telah mencapai 5,22%. Di atas pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Jokowi.
Sementara itu, tak hanya Pemprov Kalbar menyiapkan diri menyambut presiden. Pemkab Kapuas Hulu bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat pun melakukan rapat khusus.
“Kita juga akan melakukan rapat dengan Pemerintah Provinsi Kalbar,” tutur Bupati Kapuas Hulu, AM. Nasir, usai menghadiri Musrenbang Penyusunan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2018 di Volly Indoor Putussibau, Selasa (14/3).
Berdasarkan informasi yang diterima, lanjut dia, Kecamatan Badau menjadi tujuan utama kunjungan Presiden ke Kalbar. Di sana rencananya presiden akan meresmikan langsung PPLBN (Pos Pemeriksaan Lintas Batas Negara) Badau.
“Yang jelas tanggal 16 Maret beliau (Jokowi) datang. Kemudian Kapuas Hulu yang jadi tujuan utama beliau, sementara tidak ada perubahan,” terangnya.
Kepala Staf Kodim 1206 Putussibau, Mayor Kav. Edyson, juga telah menurunkan anggotanya ke Badau sejak beberapa waktu lalu guna melakukan berbagai persiapan di sana. “Yang pasti hari ini (Selasa) Danrem datang ke Putussibau, kemudian kami akan melakukan rapat akhir bersama Pemda dan jajaran Forkopimda,” jelas dia, menambahkan hari ini (Rabu, 15/3) pihaknya sudah turun ke Badau.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Sintang, Terry Ibrahim berharap Presiden Jokowi juga akan turun meninjau tapal batas Sintang (Sungai Kelik)-Malaysia. Jika terealisasi, berarti itu merupakan kunjungan pertama presiden ke wilayah perbatasan Sintang.
“Mudah-mudahan beliau menyempatkan diri untuk melihat langsung kondisi wilayah perbatasan Sintang,” tuturnya Selasa (14/3), di Ruang VIP Bandara Susilo Sintang.
Terry berharap orang nomor satu di Indonesia itu dapat langsung melihat kondisi wilayah perbatasan Sintang. Sebab, Sintang memiliki latar belakang persoalan kemiskinan yang disebabkan infrastruktur jalan dan jembatan yang belum mumpuni. Demikian pula infrastruktur kesehatan dan pendidikannya.
“Semoga kedatangan beliau dapat menjawab persoalan yang tengah dan sedang dialami Pemerintah Sintang,” terangnya.
Tanpa campur tangan pemerintah pusat, ia meyakini wilayah perbatasan dan pedalaman Sintang tidak dapat dibangun dengan baik. Sebab, APBD Sintang tidak mencukupi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik itu di bidang ekonomi, dan infrastruktur penunjangnya.
Laporan: Deska Irnansyafara, Andreas, Achmad Munandar
Editor: Mohamad iQbaL
