eQuator.co.id – Sintang-RK. Kapolres Sintang AKBP Suharjimantoro SIK menekankan deteksi dini antisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Selaras dengan instruksi Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) saat pertemuan koordinasi pencegahan Karhutla dengan para pemangku kepentingan di Istana Negara, Senin (23/1) lalu. Presiden minta deteksi dini sebelum ada api.
“Jangan pernah ada api. Sebelum ada api diantisipasi. Karena kalau sudah ada api pasti susah untuk penanganannya. Perlu manusia, peralatan, air dan menjangkau lokasi,” kata Suharjimantoro, Jumat (27/1).
Presiden juga memerintahkan, ketika ada gejala kemarau panjang, pemerintah daerah segera menaikkan status darurat bencana. Sehingga anggaran penanggulangan dari awal sudah bisa dipersiapkan dan dikucurkan.
“Bukan pas kebakaran status baru dinaikkan. Anggaran antisipasi dan deteksi dini itu harus ada,” katanya.
Saat pertemuan, kata Kapolres, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolkam) Wiranto menyampiakan kemajuan pemerintah Indonesia mengatasi Karhutla tahun 2016 lebih baik dari 2015. Dilihat dari penurunan signifikan luasan lahan terbakar dan hotspot atau titik api. Kerugian negara berkurang, termasuk risiko berbagai penyakit yang ditimbulkan oleh bencana asap seperti Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).
“Presiden berterimakasih kepada semua stakeholder. Harapannya tahun 2017 lebih baik. Lebih bagus lagi menghilangkan hotspot,” terangnya.
Kondisi musim kemarau basah di 2016 jadi pendukung penurunan hotspot, khususnya di Kabupaten Sintang. Namun, faktanya Sintang masih ada hotspot selama 2016. Bahkan pantauan BMKG jumlahnya cukup banyak sekitar 200 lebih hotspot.
“Ya itu tugas bersama ke depan. Terlebih prediksi BMKG tahun 2017 ini adalah kemarau panjang,” jelasnya.
Kapolres Suharjimantoro mengaku, akan menyiagakan 30 personel tergabung dalam satuan tugas (Satgas) peleton desa patroli siaga api di setiap desa. Satgas dipimpin kepala desa atau sekretaris desa. Ada Bhabinkamtibmas dan Babinsa.
“Tapi saya minta berikan nama-nama orang yang punya jiwa sayang lingkungan. Jangan berikan nama anggota yang ternyata malah membakar hutan. Itu kan masalah,” pintanya.
Kapolres berpesan agar masyarakat mengubah pola bercocok tanam atau berladang membakar dengan cara lain. Terkait alternatif cara, Pemkab harus mencari solusi demi kebaikan bersama.
“Kami selalu dapat pernyataan kalau tak bakar ladang mau makan apa. Tapi, perintah presiden jelas, jangan sampai ada titik api. Mari jaga kelestarian lingkungan, memang asap itu sepele. Tapi, kalau tiap desa ada 100 orang membakar, 500 desa itu berapa kubik asap yang dihasilkan,” imbaunya.
Ditegaskannya, polisi akan menindak sesuai prosedur individu atau perusahaan terbukti sah dan sengaja berunsur pidana melakukan pembakaran hutan, lahan atau kebun. Ini pesan kepada masyarakat dan perusahaan. Kondisi Sintang sangat sulit, perlu peran semua stakeholder dan masyarakat. “Kalau tidak mau, ya kita lihat saja nanti. Kalau hari-hari ingin makai masker, monggo,” tegas Suharjimantoro. (adx)
