eQuator – Sudah tentu para honorer kategori dua (K2) kecewa berat saat membaca berita pernyataan MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi yang menyebut APBN 2016 tidak mengalokasikan anggaran untuk pengangkatan mereka menjadi CPNS. Pernyataan itu lantas dimaknai bahwa pengangkatan honorer K2 secara bertahap yang dimulai 2016 batal.
Lantas anak buah Yuddy bilang, tidak betul pengangkatan honorer K2 batal. Yang ada adalah penundaan, karena alokasi anggaran masih berpeluang masuk di APBN Perubahan 2016. Peluang ini juga dibenarkan Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarulzaman.
Nah, apa pun pernyataan para petinggi di Jakarta, para honorer K2 sudah telanjur kecewa. Pasalnya, janji Yuddy untuk mengangkat honorer K2 yang disampaikan 15 September 2015, begitu meyakinkan.
Lantas apa yang sebaiknya dilakukan para honorer K2? Berikut wawancara wartawan JPNN dengan bekas Sekjen Forum Honorer Indonesia (FHI) Eko Imam Suryanto, Rabu (4/11).
Sekadar diketahui, Eko adalah bekas honorer yang kini sudah menjadi guru PNS di salah satu SMP di Medan.
+Bagaimana tanggapan Anda terkait dinamisnya isu pengangkatan honorer K2?
-Pemberitaan yang bertubi-tubi terkait masalah penyelesaian honorer K2 semakin membuat resah, gelisah dan kecewa para honorer K2. Mulai dari pernyataan presiden, pernyataan Kepala BKN, pernyataan Dirjen di Kemendikbud dan terakhir yang sangat miris berita tentang tidak masuknya anggaran penyelesaian honorer K2 di APBN 2016.
+Lantas, apa yang Anda maknai dari pernyataan-pernyataan pejabat itu?
-Dari pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh para yang terhormat pejabat negara maka apa yang saya khawatirkan kemarin betul-betul terbukti. Pemerintah belum serius untuk mengangkat kawan-kawan honorer K2 untuk menjadi PNS.
+Menpan-RB Yuddy Chrisnandi minta para honorer K2 bersabar karena masih ada peluang penganggaran di APBN Perubahan?
-Apapun argumentasi yang diberikan dan pernyataan yang dibuat oleh Menpan-RB terkait penyelesaian HK2 tidak akan menghilangkan kegelisahan dan kekecewaan kawan-kawan tenaga honorer K2.
+Apa langkah selanjutnya yang perlu dilakukan para honorer K2?
-Saya yang pernah mengalami langsung pahit getirnya perjuangan ini, sangat memahami kekecewaan yang besar dari kawan-kawan. Ada beberapa pertanyaan yang harus disampaikan kawan-kawan terkait molornya penyelesaian nasib kawan-kawan.
+Apa itu?
-Terkait pernyataan Pak Menpan-RB yang menyebut Presiden Jokowi menilai anggaran untuk mengangkat honorer K2 setara dengan anggaran membangun delapan waduk. Harusnya, kawan-kawan pengurus Organisasi Honorer dan PGRI minta audiensi langsung ke Presiden.
+Apa yang mesti dikatakan kepada Presiden?
-Mohon klarifikasi secara langsung, sampaikan bahwa presiden kita adalah presiden rakyat yang dipilih oleh rakyat, presiden yang hebat dengan pengalaman yang mantap. Tentunya bisa memilah lebih bagus menciptakan guru sebagai pencipta SDM, bukan benda mati yang manfaatnya terbatas bagi bangsa ini. Kita yakin presiden yang merakyat ini pintar bukan dari waduk tapi dari guru sehingga bisa menjadi presiden.
+Terkait alasan anggaran pengangkatan honorer K2 membenani APBN?
-Pernyataan Kepala BKN yang menyatakan bahwa negara akan bangkrut jika mengangkat honorer K2, ini adalah pernyataan yang sulit diterima akal.
+Kok bisa?
-Ya, karena dari dulu APBN kita mengalami defisit anggaran. Tapi sampai sekarang negara kita juga masih berdiri dan anggota DPR kita tunjangannya naik. Ini berarti diskriminasi. Perlakuan negara terhadap honorer K2 seperti warga kelas dua. Padahal yang menciptakan menjadi anggota DPR atau mungkin Kepala BKN dulu pernah diajar oleh guru-guru honor. Harusnya ini yang harus diingat.
Saya malah memberi saran, dari pada uang puluhan triluan untuk menyuntik BUMN, alangkah indahnya untuk dialokasikan ke pengangkatan para guru guru honorer K2. Dampaknya lebih meluas, mengena dan berdaya jangka panjang. Jika diberikan ke BUMN belum tentu bisa berdampak, jika salah urus.
Re-editing: Andry Soe
 kecewa berat saat membaca berita pernyataan MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi){kind=link}