eQuator.co.id – Pontianak-RK. Terkait rencana penghapusan Ujian Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disarankan mencari formula penggantinya. Salah satunya menyerahkan UN ke pemerintah provinsi masing-masing.
“Saya menganggap UN itu serahkan ke provinsi masing-masing untuk melaksankannya,” kata Wali Kota Pontianak H Sutarmidji SH MHum menanggapi penghapusan UN oleh Kemendikbud RI, kemarin.
Secara umum, Sutarmidji setuju saja jika UN mau dihapus. Hanya saja, ia beranggapan evaluasi harus tetap ada dalam setiap kenaikan jenjang pendidikan.
“Setuju saja, cuma harus tetap ada evaluasi, modelnya bagaimana, tidak sekedar hapus saja. Evaluasi harus ada, jadi anak tamat SD harus ada evaluasi, tamat SMP harus ada evaluasi, tamat SMA harus ada evaluasi juga harua ada,” terangnya.
“Kalau tidak ada, dia (murid) ogah-ogahan. Tapi UN juga jangan jadi momok, itu juga tidak pas,” timpal Sutarmidji.
Dia pun setuju, jika nila UN tidak dijadikan semata-mata penentu kelulusan siswa. Karena tidak adil rasanya jika siswa sudah bertahun-bertahun sekolah, namun kelulusannya ditentukan oleh proses UN yang hanya beberapa hari.
“Sehingga perlu satu formula yang baik. Tergantung integritas guru lagi. Misalnya fifty-fifty sehingga (UN) tidak menjadi momok. (Tetap ada) model evaluasi yang memadai, kalau tidak repot juga,” tuturnya. (fik)
