eQuator.co.id – JAKARTA-RK. Kalimantan Barat menyambut baik diluncurkannya sistem nasional keuangan inklusif (SNKI) oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (18/11) di Jakarta. Sehingga keuangan lebih aman ketika transfer, menabung, pinjaman dan asuransi.
“Hal ini dilakukan tidak hanya menyediakan produk dengan cara yang sesuai tapi dikombinasikan dengan berbagai aspek,” ujar Wakil Gubernur Kalbar Drs. Christiandy Sanjaya, SE MM usai menghadiri peluncuran SNKI.
Terkait arahan Presiden untuk pencapaian target, Wagub mendukung sepenuhnya. Pihaknya akan melaksanakan sesuai apa yang telah Presiden intruksikan.“SNKI ini terdiri dari enam pilar, yaitu edukasi keuangan, fasilitas keuangan, pemetaan informasi keuangan, kebijakan atau peraturan yang mendukung, fasilitas intermediasi, saluran distribusi, serta perlindungan konsumen,” terangnya.
Christiandy berharap semua pihak terkait untuk segera memberikan pemahaman dan menyampaikan kepada masyakat agar program yang di luncurkan Presiden ini bisa terelisasi dengan baik. Sebelumnya, Presiden RI Jokowi pada saat SNKI mengatakan berdasarkan data 2014, Indeks Keuangan inklusif hanya 36 persen. Artinya masih belum banyak rakyat Indonesia yang belum nikmati layanan keuangan dan layanan perbankan.
Rakyat masih banyak yang belum punyai tabungan dan sulit dapatkan akses pinjaman.
Untuk mensukseskan ini, Jokowi meminta kepada para Gubernur, Bupati, Wali Kota dan seluruh pemerintah daerah untuk mendukung. Salah satu yang diinginkan Jokowi adalah penyaluran bantuan oleh pemerintah daerah harus melalui layanan perbankan. Dia juga menekankan kepada seluruh Kementerian/Lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan SNKI ini untuk terus berkoordinasi dalam menjalankan tujuan yang dimaksud.
“Saya selalu akan cek perkembangannya, sudah tidak zamannya lagi banyak strategi, banyak rencana, tapi minim pelaksanaan. Sekarang itu politik kerja, kerja, dan kerja, jadi harus banyak kerja,” tegas Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga meminta kepada seluruh Gubernur, Wali Kota dan Bupati untuk sama-sama merealisasikan target indeks keuangan inklusif menjadi 75 persen di 2019. Salah satunya, dengan penyerahan Bansos yang jumlahnya triliunan dilakukan melalui sistem keuangan, sistem perbankan nasional. (fie/Humas Pemprov)
