eQuator.co.id – Pontianak-RK. Pemerintah Kota Pontianak terus menggalakkan transaksi nontunai. Secara bertahap, setiap transaksi yang menggunakan dana APBD Kota Pontianak mesti sistem elektronik.
“Saya meminta segala transaksi yang menggunakan APBD harus melalui transaksi nontunai, termasuk penyaluran Kespeg (kesejahteraan pegawai). Saat ini 90 persen transaksi di lingkungan Pemkot sudah nontunai. Tahun depan saya mau semua nontunai,” terang Wali Kota Pontianak H. Sutarmidji SH MHum, usai penandatangan perjanjian kerjasama elektrifikasi transaksi RT dan RW Kota Pontianak, Kamis (17/11) di Aula Keriang Bandong Bank Indonesia Perwakilan Kalbar.
Sutarmidji berharap dengan adanya perjanjian yang melibatkan Bank Indonesia, Bank Kalbar dan Pemkot Pontianak ini, kelak segala transaksi yang bersumber dari APBD dan untuk RT/RW dilakukan secara elektronik. Termasuk, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang bisa dibayarkan via perbankan atau nontunai.
“Transaksi nontunai bisa menekan pengeluaran negara. Karena biaya untuk mencetak uang itu sangat mahal. Kalau semua bisa dilakukan nontunai, maka masa edar uang fisik akan lebih panjang,” kata Wali Kota Pontianak dua periode yang akrab disapa Midji ini.
Menurutnya, menggunakan uang tunai cukup merepotkan. Selain rawan mengalami kerusakan dan salah hitung, juga rentan kehilangan serta menjadi penyebar penyakit.
“Uang itu kan sudah berpindah-pindah ke banyak orang. Kadang sudah sangat buruk yang kita terima. Bagaimana kalau uang tersebut terkena najis, lalu kita bawa untuk sembahyang, bukankah malah membatalkan ibadah,” pungkasnya.
“Saya sendiri hanya ada selembar seratus ribu (rupiah) di dompet, tapi kartu (ATM dll) yang banyak. Jangan mau dibilang sepok (karena tak mau menggunakan nontunai),” timpal Midji.
MIdji berharap pihak perbankan memperbanyak infrastruktur nontunai. Pasalnya, produk uang elektronik penggunaannya masih terbatas di Kota Pontianak.
“Saya mengimbau masyarakat untuk pakai uang elektronik. Tetapi kartu itu hanya bisa dipakai di beberapa tempat saja. Bagaimana orang mau beralih ke sana. Kalau mesin ATM dan EDC sih sudah banyak,” ucap MIdji.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Kalbar Samsir Ismail menuturkan, pihaknya sudah membuka 3.150 rekening untuk RT dan RW di Kota Pontianak. Dia berharap sistem nontunai yang disepakati ini dapat membantu tata kelola keuangan yang lebih akuntabel. Selain itu, untuk meminimalkan risiko dengan uang tunai.
“Ini juga dalam rangka inklusi keuangan, di mana masyarakat dikenalkan dengan perbankan yang memiliki sistem lebih aman,” jelasnya.
Ke depan, lanjut dia, pihaknya akan memperbesar program ini dengan bekerjasama dengan pemerintah di kabupaten/kota lainnya.
“Kota Pontianak ini pilot project. Kemungkinan kita akan lakukan ini juga di pemerintah daerah lain,” pungkas Samsir.
Laporan: Gusnadi
Editor: Arman Hairiadi
