eQuator – Peneliti Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia, Ichsan Malik, mengingatkan pada pemerintah agar selalu mewaspadai detik demi detik perkembangan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2015. Pasalnya, hajatan besar tersebut dinilai berpotensi besar memicu konflik di sejumlah daerah.
Apalagi, pelaksanaan pilkada serentak tersebut baru kali ini dilakukan. Situasinya, kata Ichsan, jauh berbeda dengan pilkada biasa.
“Kita belum pernah melakukan pilkada sebesar ini sebelumnya, yang serentak. Tahun ini merupakan pengalaman politik pertama bagi penyelenggara, peserta pilkada hingga masyarakat,” ujar Ichsan saat menjadi pembicara di lokakarya yang diadakan ICRC dan Lembaga Pers Dr. Soetomo di Hotel Mercure, Jakarta, Rabu (4/11).
Kondisi tersebut diperparah dengan belum pulihnya sejumlah daerah dari pemilihan presiden (Pilpres) tahun lalu. Karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus bisa memetakan daerah yang memiliki potensi konflik.
Selain itu, aparat penegak hukum juga harus melakukan persiapan dan antisipasi berdasarkan pemetaan itu. “Sama dengan kita menangani gambut. Tidak bisa kita mengatasi masalah di satu juta hektar dengan belajar dari menangani masalah hanya di enam hektar,” kata Ichsan. (jpnn)
 serentak){kind=link}