eQuator.co.id – Sekitar 2000 anggota HMI dan Korps Alumni HMI (KAHMI) se-Indonesia dijadwalkan turun dalam Aksi 4 November. Bersama Ormas Islam lainnya, mereka ikut menuntut penegakan hukum dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Hal tersebut diputuskan dalam rapat bersama PB HMI dengan Pengurus HMI Cabang se-Jabodetabek bertempat di Sekretariat Jl. Sultan Agung No. 25, Selasa (1/11). “Presiden Joko Widodo harus menjadi pemimpin yang tegas, adil, dan bijaksana, bagi masyarakat Indonesia, dengan tidak melindungi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jeratan hukum atas kasus penistaan agama Islam,” tegas Ketua Umum PB HMI, Mulyadi P. Tamsir, kepada Rakyat Kalbar, Kamis (3/11).
Dalam hal ini, berarti Polri sebagai aparat penegak hukum harus segera melakukan proses penindakan hukum terhadap Ahok. Mulyadi juga meminta masyarakat untuk tetap bersikap tenang, tidak terprovokasi, dan tidak melakukan tindakan provokatif yang melebar kepada konflik sosial, suku, dan agama.
“Negara melalui pemerintah harus menjamin dan bertanggung jawab atas terwujudnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai kemajemukan,” ungkap Alumnus Universitas Kapuas, Sintang, ini.
Nah, siapapun yang dengan sengaja mengusik dan mencoba untuk merusak tatanan kemajemukan bangsa, maka negara harus bersikap tegas untuk memprosesnya secara hukum tanpa tebang pilih. “Saudara Basuki Tjahaja Purnama secara jelas dan sengaja telah mengusik dan mengganggu salah satu tiang kemajemukan bangsa, yaitu dengan menistakan agama Islam yang mengakibatkan terjadinya kegaduhan,” papar Mulyadi.
Kegaduhan dimaksud, lanjut dia, telah mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan stabilitas nasional. “Yang berujung terancamnya integrasi bangsa,” tutupnya.
Senada, Pengurus Departemen Diklat Kader PB HMI, Abang Basar. Ia mengatakan, masyarakat harus cerdas. Persoalan dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok agar dipisahkan antara agama dan politik. Sebab, kata dia, Indonesia sebagai bangsa yang majemuk sangat terbiasa dengan perbedaan. Jadi, Aksi 4 Desember ini bukan mengedepankan isu SARA.
“Akan tetapi budaya memimpin yang tidak santun sehingga overlap menyentuh ke ranah-ranah yang sensitif. Tentu menyulut kemarahan karena menyakiti hati umat Islam se-Nusantara,” ungkap mantan Ketua HMI Cabang Pontianak ini.
Sementara itu, Andika Indra Purwantoro, selaku Koordinator Lapangan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengatakan, aksi yang digelar hari ini juga bertujuan mendukung serta mengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa Ahok telah menistakan agama Islam.
“Aksi bertujuan menegakkan hukum terhadap pelaku penodaan agama yang telah dilakukan oleh (sekarang mantan) Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama,” tegas Andika.
KAMMI menuntut agar Ahok yang telah menistakan Islam harus ditangkap demi tegaknya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Tuntutan ini demi rasa keadilan terhadap umat Islam seluruh Indonesia yang sangat kecewa dengan pernyataannya,” terangnya.
Andika juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk berlaku adil dan tidak melindungi Ahok. Ia juga menyebut tidak melihat aksi bela Islam sebagai sesuatu yang dikhawatirkan akan mengarah pada People Power untuk menjatuhkan pemerintahan.
“Kepada penegak hukum, khususnya Polri, agar tidak bersikap represif terhadap peserta dan tidak membendung peserta aksi yang datang dari berbagai penjuru Nusantara,” tambahnya.
Pengurus KAMMI wilayah Kalbar yang tidak ikut ke Jakarta akan turut serta dalam aksi solidaritas di Kota Pontianak yang bertitik tolak dari Masjid Raya Mujahidin dengan tujuan Mapolda Kalimantan Barat, hari ini sekitar pukul 13.00.
Laporan: Isfiansyah dan Achmad Mundzirin
Editor: Mohamad iQbaL
