eQuator.co.id – Landak-RK. Kepala Desa seharusnya proaktif dalam mengurus warganya, sehingga seluruh masyarakat Kalbar mengantongi KTP elektronik (KTP-el). Terutama di Kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada.
“Kerja sama dengan bagian Kependudukan dan Catatan Sipil untuk pembuatan Kartu Keluarga dan e-KTP. Tidak ada sopoi-sopoi. Jangan sampai kalau tidak disopoi, tidak di-Pungli, tak mau ngerjakan,” tegas Gubernur Cornelis, di aula kantor Bupati Landak, Selasa (18/10).
Imbuh mantan Bupati Landak ini, “Jangan ada yang Pungli-Pungli lagi. Kalau mau kerja Pungli, tak usah jadi Kades. Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat”.
Semua ini dikatakannya saat memberikan pengarahan kepada 87 Kades se-Landak yang baru dilantik oleh Pj. Bupati Jakius Sinyor.
Bagi Cornelis, pungutan liar (Pungli) itu kejahatan luar biasa. Sangat merugikan masyarakat.
“Seluruh warga di Kalbar tidak ada alasan tidak punya e-KTP. Saya baru ketemu Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo), blangko e-KTP sudah tersedia,” ungkapnya.
Di samping itu, kepada Kades yang baru dilantik, ia mengingatkan agar tidak menganggap enteng tugas dan tanggungjawabnya. Sebab, Kades ujung tombak pemerintahan yang punya peran penting dan strategis.
“Presiden Joko Widodo sudah memberikan kepercayaan kepada desa untuk mengelola langsung Anggaran Dana Desa (ADD), dan visi pemerintah sesuai nawacita, membangun dari pinggiran, sehingga pengunaan ADD harus bisa dipertanggungjawabkan,” papar Cornelis.
Di sisi lain, ketika mengunjungi PLBN Entikong, Sanggau, Senin (17/10), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, kepemilikan KTP-el merupakan salah satu syarat utama untuk memilih di gelaran Pilkada mendatang.
Ia mengklaim telah memprioritaskan perekaman KTP-el untuk 101 daerah yang bakal Pilkada pada 15 Februari 2017. “Paling lambat November-Desember ini, yang 101 daerah sudah maksimal,” pinta Tjahjo.
Sedangkan untuk target keseluruhan, Tjahjo masih optimis pencetakan KTP-el secara nasional akan rampung pada pertengahan 2017. Menurut data kementerian yang dia pimpin, hingga awal September 2016, masih sekitar 22 juta penduduk wajib KTP di seluruh Indonesia yang belum melakukan perekaman.
“Kalau di daerah memang harus bergerak, jemput bola,” pungkasnya.
Pengin Pilkada Berjalan Lancar
Sementara itu, persaingan antarfigur dalam Pilkada Singkawang disoroti petinggi pemerintahan Provinsi Kalbar. Mereka berharap dinamika demokrasi di Kota Amoy itu tak merusak kondisi kondusif saat ini.
“Kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat kota dan kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada, untuk dapat menyukseskan pelaksanaannya dengan memberikan hak suara sesuai dengan pilihan. Secara jujur dan adil, dan jangan sampai ada yang golput,” ungkap Wakil Gubernur (Wagub) Christiandy Sanjaya, di kantornya, Selasa (18/10).
Tokoh agama dan masyarakat pun diharapkan dapat berperan positif membangun kesadaran dan pemahaman warga agar terhindar dari dorongan melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. “Pelanggaran terhadap hukum pasti akan dimintakan pertanggungjawabannya,” tuturnya.
Dia meyakini, sejumlah calon telah berpengalaman dan dewasa dalam berdemokrasi. “Tentunya diharapkan mendapat pemimpin yang bersih, amanah, dan berkualitas, sesuai pilihan rakyat melalui proses yang jujur. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” papar Christiandy.
Penyelenggara Pemilu sendiri telah menggelar rapat kerja (Raker) persiapan pelayanan administrasi peserta pemilu dan pelaporan dana kampanye. Kemudian melakukan bimbingan teknis (Bimtek) kampanye untuk Singkawang dan Kabupaten Landak yang bercalon tunggal.
Ketua KPUD Kalbar, Umi Rifdiyawaty, mengatakan dana kampanye pasangan calon berasal dari mereka sendiri, partai politik atau gabungan partai politik, dan sumbangan pihak lain.
“Pelaporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye adalah bentuk transparansi dan akuntabilitas dari penggunaan dana kampanye tersebut,” terang Umi.
Laporan: Isfiansyah
Editor: Mohamad iQbaL
