eQuator – Premanisme di Kalbar di segala bidang masih tetap subur. Buktinya, dari kota hingga perbatasan preman berkuasa dan digjaya. Itu menurut Komisi I DPRD Kalbar.
“Kita minta Polda dan aparat hukum yang bertugas di wilayah perbatasan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakatnya. Bukan malah membiarkan preman menguasai wilayah perbatasan, itu etalase Negara,” cetus Anggota Komisi I DPRD Kalbar, H Subhan Nur H Subhan ditemui di gedung Dewan, Selasa (3/11).
Dia mengingatkan agar wilayah perbatasan jangan jadi daerah tak bertuan. Wilayah perbatasan merupakan cerminan negara dan garda terdepan teritori kemanan. “Malu kita apabila perbatasan dikuasai preman,” tegas Subhan.
Sebagai contoh, lanjutnya, masih sering terjadi keributan bahkan ancaman terhadap warga masyarakat yang akan melintas secara resmi baik pergi maupun pulang dari jiran.
“Bayangkan saja, warga mendapat perlakuan buruk. Pemukulan oleh preman tapi petugas hanya diam tidak berani melakukan tindakan. Tindak tegas, jangan ada pembiaran,” tegasnya.
Subhan Nur merasakan kalau aparat tidak serius melindungi dan memberikan rasa aman dan keamanan terhadap warga yang keluar masuk perbatasan. Masih saja ada warga jadi korban preman di Entikong.
Legislator dari Partai Nasdem Dapil Sambas ini meminta Kapolda Kalbar bertindak tegas. Preman itu lebih berkuasa dari aparat dan mengatur keamanan disana.
“Jadi jangan hanya berkoar-koar saja, jamin keamanan di perbatasan. Tunjukan keseriusan untuk memberikan rasa aman masyarakat. Warga Indonesia maupun warga negara tetangga harus aman saat melintas di perbatasan,” pintanya.
Subhan juga merasa sangat aneh ketika ada oknum yang bukan petugas Imigrasi datang menanyakan paspor dan kelengkapan dokumen kepada warga yang akan melintasi perbatasan.
“Pertanyaan seperti itu tidak seharusnya timbul dari sembarang orang, itu bukan kewenangannya. Dan hingga kini belum ada tindakkan serius dari pemerintah untuk menangani maraknya premanisme di Entikong,” tandas Subhan.
Laporan: Fikri Akbar
Editor: Mohamad iQbaL
