eQuator – Pernyataan mengejutkan datang dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi. Dengan nada datar, politikus Hanura itu menyatakan, tidak ada anggaran untuk pengangkatan honorer kategori dua (K2) tahun depan. Selain itu, moratorium yang sedianya hanya diberlakukan 2015 diperpanjang hingga 2016.
Entah seperti apa perasaan sekitar 430-an ribu honorer K2 yang sempat dijanjikan Yuddy diangkat menjadi CPNS.
Bagaimana reaksi honorer K2? Berikut petikan wawancara JPNN dengan Ketua Umum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih, Senin malam (2/11).
+Sudah tahu pernyataan Pak Menteri teranyar?
-Iya, saya sudah baca di media online. Terus terang saja, saat ini saya kebanjiran telepon dari seluruh honorer K2 di Indonesia. Mereka menanyakan pernyataan menteri kepada media. Umumnya menyatakan kecewa berat, bahkan marah besar.
+Apa langkah yang akan dilakukan FHK2I?
-Saya sudah melakukan konsolidasi dengan Korwil-korwil FHK2I untuk kembali merapatkan barisan. Kami juga mengontak Komisi II DPR RI serta menghubungi Ketua Umum PB PGRI untuk koordinasi. Mereka juga sangat kecewa karena telah terjadi inkonsistensi di pemerintah.
Kami akan mengikuti rapat dengan PGRI untuk menentukan langkah selanjutnya. Yang pasti, saat ini pemerintah telah lupa akan janjinya. Dan tugas kami saat ini akan mengingatkan kembali agar pemerintah tidak lupa.
+Cara mengingatkannya?
-Ya, dengan melakukan aksi turun ke jalan lagi. Saya pastikan gelombang massanya akan lebih besar dari demo 15 September. Kalau demo 15 September hanya sekitar 30 ribuan, aksi nanti akan dua kali lipat. Itu khusus honorer K2 saja, belum ditambah aliansi lain.
+Alasan pembatalan pengangkatan honorer K2, karena dana APBN lagi mepet, kalau dipaksakan bisa-bisa negara bangkrut. Tanggapan Anda?
-Kami tidak mau pikirkan itu, yang kami tahu janji adalah janji. Pak Menteri kan muslim yang taat, taatlah pada janji yang sudah diucapkan.
+Menurut FHK2I, MenPAN-RB punya keseriusan gak menyelesaikan K2?
-Sejauh ini kami melihat serius. Sebab kami sudah mempunyai data surat pengajuan pembiayaan honorer K2 di tahun 2016. Suratnya ditujukan kepada Presiden Jokowi dan Menkeu. Hanya saja usaha MenPAN-RB tidak berhasil, itu bisa saja Menteri Yuddy kurang bisa meyakinkan presiden. Kami bisa menilai itu karena saat penyelesaian guru bantu DKI Jakarta, MenPAN-RB bisa meyakinkan presiden.
+Jadi apa yang harusnya dilakukan MenPAN-RB?
-Harusnya Menteri Yuddy bisa meyakinkan Presiden dengan berbagai argumen dan data. Menteri itukan pembantu presiden, harusnya menjelaskan kondisi K2 seperti apa. Dana untuk gaji kami memang bisa bangun waduk seperti pernyataan presiden. Tapi gurulah yang mencetak SDM-SDM pembuat waduk. (jpnn)
Re-editing: Andry Soe
 tahun depan){kind=link}