eQuator.co.id – Entikong-RK. Masyarakat di perbatasan Entikong, Sanggau, diminta mempersiapkan diri. Sehingga, begitu PLBN setempat diresmikan Presiden Joko Widodo, warga di sana tak lagi hanya menjadi penonton.
Hal tersebut dikatakan Gubernur Cornelis ketika meninjau pengerjaan fasilitas administrasi lintas negara di Entikong, Minggu (16/10). Beberapa yang disoroti adalah pelayanan pembuatan paspor dan fasilitas X-Ray. Tentu, Gubernur tak sendiri. Ia menemani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara.
Cornelis juga meminta rakyat menjadi pelaku ekonomi dan tuan di tanah perbatasan. Untuk itu, ia meminta agar border trade agreement (BTA) standar Internasional menjadi 10 ribu dolar.
“Karena 600 ringgit yang sekarang untuk perdagangan lintas batas sudah tidak sesuai,” ujar Cornelis.
Mantan Bupati Landak ini pun mengusulkan agar bagi masyarakat yang memiliki lahan luas untuk membangun kawasan Berikat dan kawasan perdagangan. Karena, kalau sudah dibuka kran ekspor impor, potensi alam perbatasan seperti lada, ubi, rotan, beras, dan sebagainya, bisa diekspor.
Sanggau sendiri berpotensi swasembada pangan karena memiliki lahan cetak sawah yang paling besar di Kalbar. “Warga perbatasan persiapkan diri agar tidak hanya jadi penonton, manfaatkan potensi ekonomi di perbatasan serta peluang perdagangannya,” pintanya.
Gubernur juga menyarankan agar tidak Dry Port tidak dibangun karena harus ijin WTO. “Tetapi bangun Land Port karena berfungsi ganda untuk angkutan orang dan barang,” tutur Cornelis.
Di sisi lain, sebagaimana laporan target Kementerian terpadu, memang akhir Desember ini PLBN Entikong mulai beroperasi. “Sudah lebih dari 80 persen kemajuan pembangunannya. Dan Pak Menkominfo juga akan melengkapi layanan komunikasi dan informasi di sini,” ujar Mendagri Thahjo Kumolo.
Hal tersebut, lanjut dia, agar jadi satu kesatuan pembangunan yang seribu persen lebih megah dari pintu perbatasan Malaysia. “Saya minta kepada CIQS kita tetap harus tegas dengan negara tetangga karena negara sahabat kita ini maunya menang sendiri, maunya enak sendiri,” beber Tjahjo.
Pembenahan di PLBN Entikong sendiri menyisakan pembebasan lahan. Hal itu akan segera diganti. Perijinan pun sudah diurus ke Kementerian Kehutanan. “Anggaran sudah siap,” timpal Cornelis.
Mendagri menimpali, “Dalam pembebasan lahan harus ganti untung, bukan lagi ganti rugi”.
Dan, ia kembali menekankan agar Indonesia harus tegas dan berani terhadap negara tetangga yang mau menang sendiri. “Kemarin Menteri Perdagangan Malaysia menjumpai saya di Jakarta, minta Kalbar ini lebih longgar. Saya bilang ‘tidak bisa, karena ini masalah kedaulatan negara’,” ungkap Tjahjo.
Itu sebabnya, ia akan memaksakan agar semua pembangunan dilakukan terpadu. Infrastruktur dibenahi, komunikasi, informasi, dibikin lancar. Kedepan, kata Tjahjo, kekurangan–kekurangan PLBN pelan-pelan akan dibenahi, mulai dari sarana prasarana pendukung sampai sumber daya pegawai yang bertugas.
“Kalau sekarang Karantina Kesehatan hanya 1 dokter, kedepan diusulkan 2 dokter. Imigrasi dan Bea Cukai juga gitu, pendukung operasionalnya akan dibenahi,” jelasnya.
Ia menegaskan yang terpenting, pegawai pemerintah Indonesia bisa memberikan layanan yang terbaik. “Artinya, jangan ada pungutan macam–macam. Arus keluar masuk ketat tapi memudahkan masyarakat dan aman untuk kita. Karena bagaimanapun negara sebelah kita ini (Malaysia) banyak punya kepentingan di sini,” pungkas Tjahjo.
SELAMA DUNIA ADA, NARKOBA TETAP ADA
Untuk pengamanan di perbatasan, Pangdam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Andika Perkasa menuturkan, pihaknya memerlukan kerja sama antar seluruh lini yang ada. Jendral bintang dua itu mengungkapkan, saat ini ada puluhan pos pengamanan dari TNI di seluruh perbatasan Kalbar dengan Malaysia.
“Kita hanya berusaha memberikan yang terbaik dari 59 pos yang ada saat ini untuk melakukan pengamanan. Selain pos yang tersebar, juga ada pengamanan dari anggota yang memang merupakan daerah teritorialnya,” ungkap dia.
Pentingnya pengamanan di kawasan perbatasan juga diakui Kapolda Kalbar, Irjen Pol Musyafak. Perbatasan merupakan pintu masuk barang maupun orang. Termasuk narkoba. Namun, senada dengan Andika Perkasa, pengaman tak bisa dilakukan hanya oleh satu instansi.
“Pokoknya kita tidak memberikan peluang. Seperti yang disampaikan Pak Pangdam, kemitraan di perbatasan ini sangat ketat. Walaupun saat ini pintu resmi hanya tiga, dari 59 jalan tikus, tapi truk bisa lewat. Ini yang menjadi kendala kita,” tegasnya.
Namu ia tetap berupaya dengan personel yang ada melakukan pengamanan optimal. Selain itu juga, Polda dan Kodam telah mengusulkan ke pemerintah pusat agar pintu-pintu resmi segera dibangun.
Disinggung soal penyelundupan narkoba yang seolah tak ada habisnya, Jendral Polisi berbintang dua ini menjawab, selama dunia ada, narkoba akan tetap ada. Namun dilihat jalur distribusinya, hampir seluruh penyelundupan narkoba dilakukan via perbatasan.
“Inikan semua dari mana, dari luar lewat Malaysia kemudian masuk ke Indonesia. Yang ada di kita yang kita tangani. Kita tak bisa menangani yang ada di negara lain. Yang paling bisa kita lakukan adalah tukar-menukar informasi,” pungkas Musyafak.
BANGUN BTS DI DESA TERLUAR
Sementara itu, Menkominfo Rudiantara mengungkapkan sedang membangun 30 Base Tranceiver Station (BTS) di Kalbar. Akhir tahun ini akan selesai. “Target saya, sepanjang jalan paralel perbatasan akan dibangun fiber optik sehingga nanti tidak ada lagi internet di perbatasan lebih jelek dari di perkotaan,” tegasnya.
Pada hari Minggu itu, dirinya ke Entikong memang untuk melihat infrastruktur jaringan komunikasi di perbatasan. “Kemudian, pada hari Senin (hari ini) saya akan ke Singkawang, untuk peletakan batu pertama pembangunan Palapa Ring. Merupakan pemasangan serat optik bawah laut, untuk memperkuat jaringan internet di Kalimantan,” terang Rudiantara.
Ia menambahkan, pada hari Selasa, akan melanjutkan perjalanan ke Palapasang, Kecamatan Entikong, untuk membangun BTS di sana. “Ini merupakan program Menkominfo, dimana kita akan membangun BTS di setiap desa terluar yang berbatasan dengan negara tetangga,” tandasnya.
Laporan: Isfiansyah, Kiram Akbar, Humas Pemprov Kalbar
Editor: Mohamad iQbaL
