eQuator.co.id – Jakarta-RK. Rapat antara Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian tidak hanya terkait pemaparan perkembangan kasus di Nusantara saat ini. Dalam kesempatan itu, Tito juga memaparkan sejumlah capaian menjelang seratus hari kerja. Ia optimis komitmen-komitmen yang pernah disampaikannya sebagai calon Kapolri dulu bisa tercapai.
Setidaknya, ada sepuluh komitmen yang pernah disampaikan Tito untuk dicapai dalam seratus hari kerjanya. Menurut dia, secara bertahap komitmen itu telah berhasil dijalankan.
”Hasil evaluasi tahap 100 hari ini dari tanggal 25 Juli – 25 Agustus, ini baru dua bulan dan rencana 3 bulan, rata-rata proses pencapaian kegiatan sebanyak 30,79 persen. Jadi mulai program 1 sampai 10 itu mencapai berkisar antara 27-38 persen,” terangnya kepada anggota Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (5/9).
Program 100 hari kerja Tito disebut dengan program promoter. Program ini berisi peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Penjabaran dari program itu adalah komitmen profesional, yang mencakup peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Polri. Peningkatan SDM dilakukan melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya.
”Lalu, (komitmen) modern berupa melakukan modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi, sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan alat material khusus (almatsus) dan alat peralatan keamanan (alpakam) Polri yang semakin modern,” ujarnya.
Terakhir, komitmen reformasi internal. Komitmen ini bertujuan menciptakan lembaga yang bersih dan bebas dari KKN. Tiga pokok pikiran tersebut, kata Tito, untuk menjawab tantangan masa kini, di mana pola-pola pendekatan polisi yang dulu diterapkan pada masa-masa sebelum reformasi sudah tidak relevan lagi. Selain itu, pola pendekatan juga perlu ditingkatkan dengan pola baru yang tetap dalam roh tujuan Reformasi Birokrasi Polri (RBP) untuk diterapkan pada masa sekarang.
”Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa arus perubahan yang sangat deras. Polri dituntut untuk bisa menghadapinya,” tutupnya. (Jawa Pos/JPG)
