eQuator.co.id – Pontianak-RK. Masih ingat Hendrik Yanto? Warga Gang Karya I RT 01/RW 01 Jalan Tanjung Raya II, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, itu kediamannya didatangi Rakyat Kalbar pada Rabu (17/8) lalu.
Dia dan ibunya, Rohani, sama sekali tak mendapatkan bantuan seperti yang diprogramkan pemerintah di negara yang sudah merdeka 71 tahun ini. Pengobatan gratis (KIS), beras untuk masyarakat miskin (Raskin), termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), tak pernah mereka kecap.
Minggu (28/8), Hendrik bersyukur Pemerintah Kota Pontianak kini memperhatikan dia dan ibunya. “Terima kasih Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota yang sudah menurunkan langsung pihak (otoritas) kecamatan dan kelurahan untuk melihat kondisi kami,” ujar Hendrik ditemui di rumahnya.
Sambung dia, “Ya tadi (kelurahan dan kecamatan) menanyakan kondisi ibu. Kemudian menanyakan apakah ada mendapatkan KIS atau tidak. Saya katakan tidak ada mendapatkan KIS”.
Hanya saja, Hendrik membantah info yang didapat Wali Kota Pontianak bahwa ia meninggalkan rumah dan mengunci dari luar untuk bermain ke Warnet saat dikunjungi kelurahan dan kecamatan. “Tidak benar itu, saya keluar beli makan. Biasanya pun kalau saat keluar minta nenek untuk jagakan ibu di rumah, kebetulan memang tadi tidak ada nenek,” jelasnya.
Hendrik pun menyampaikan ia dan ibunya tidak mendapatkan beras untuk rakyat miskin sejak lama. Pihak kelurahan dan kecamatan kemudian meminta fotokopi Kartu Keluarga (KK) Hendrik.
“Tadi juga sudah diambil foto dokumentasi. Mulai dari rumah dan kondisi ibu yang sedang sakit. Berharap jika memang Raskin dan KIS itu ada untuk kami, setidaknya bisa kami gunakan. Terutama KIS untuk Ibu yang sakit,” harapnya.
Rohani memang terserang stroke pada Mei 2013. Mereka hanya hidup berdua di sebuah rumah tua.
Namun, Wali Kota Pontianak Sutarmidji menerangkan Rohani masih memiliki rumah yang kokoh. “Hanya bagian depan saja terlihat kumuh, lantaran bekas warung,” terangnya.
Dipaparkan Bang Midji, karib Sutarmidji disapa, Rohani sendiri masih memiliki anak. Anak-anaknya sudah menikah, tidak tinggal lagi bersamanya. Menurut dia, anak-anak Rohani merupakan orang yang mampu.
“Hanya saja sikap yang kurang pas terhadap orang tua. Jadi kabar tentang hidup tergantung tetangga itu tidak benar, melainkan pemberian makanan karena norma bertetangga yang dianut masyarakat setempat,” sambung pria yang pemerintahannya dianugerahi predikat layanan publik terbaik se-Indonesia pada 2015 lalu oleh Ombudsman RI.
Untuk Raskin dan KIS, ia menyatakan, penetapan penerima tidak dilakukan Pemerintah Kota Pontianak dan jajaran. Pendataan pun dilakukan badan statistik.
“Ketue Timnye Sekda. Kalau kriteria dan siapa yang dapat (layak dibantu) itu urusan pusat berdasarkan data hasil survey statistik,” papar Bang Midji.
Tak mau pemerintahannya bersama Bang Midji disebut melakukan pembiaran, Wakil Wali Kota Edi Rusdi Kamtono juga menyatakan segera menurunkan jajarannya mendata ulang. “Ya, ini miris, kita akan verifikasi datanya,” ujar mantan Kepala Dinas PU Kota Pontianak ini, Minggu (28/8).
Menurut dia, pemberian bantuan sudah sesuai dengan nama dan alamat yang terdata. “Kita (pemerintah) respek kepada masyarakat yang kurang mampu,” tuturnya.
Rupanya, tak hanya Wali Kota Sutarmidji yang meminta, Edi juga menelpon pihak kelurahan Saigon dan Kecamatan Pontianak Timur untuk ke rumah Rohani. “Harusnya sesuai dengan by name by adress. Kalau sampai tidak terdata, maka lurah harus turun untuk mengkrosceknya,” tegas dia.
Ia juga menginstruksikan setiap kelurahan lebih peka atas kondisi masyarakat yang ada di wilayahnya. “Ketika melihat warga kurang mampu membutuhkan bantuan, segera tanggapi,” pinta Edi. Sehingga nantinya kinerja Lurah tak dinilai hanya menunggu laporan atau pendataan dari setiap RT saja.
Senada, pelaksana tugas (Plt.) Sekda Pontianak, Zumiyati. Meski baru saja duduk, informasi tentang adanya warga kurang mampu tak mendapatkan Raskin sudah sampai ke telinganya. Tak hanya itu, jika memang rumah Rohani layak diberikan bantuan, pemerintah juga akan memberikan bantuan.
“Selain camat dan lurah yang sudah dikoordinasikan, Cipta Karya juga akan saya koordinasikan agar turun melihatnya. Karena infonya itu miring. Tentunya kalau memang layak dan berhak mendapat bantuan, pasti akan kita urus semuanya,” terangnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin baru tahu masih ada warga yang kurang mampu tapi tak dapat Raskin di daerah pemilihannya (Dapil). Ia meminta otoritas kelurahan lebih sering turun ke lapangan agar Raskin sampai ke penerima manfaat.
“Jangan sampai yang mendapatkan Raskin orang yang mampu sedangkan warga yang betul betul tidak mampu tidak mendapatkan Raskin,” tuturnya, Jumat (26/8).
Kata dia, pendataan untuk penerima Raskin dilakukan pengelola rukun tetangga (RT). Kemudian, dari RT melaporkan kepada kelurahan. Nah, di sini pihak kelurahan diminta lebih jeli, jangan terima bersih laporan dari RT.
“Kita minta warga yang benar-benar tidak mampu untuk melaporkan kepada kelurahan, apabila tidak dapat Raskin,” tutup Satarudin.
Senada, Ketua Komisi D DPRD Kota Pontianak, Yuli Armansyah. Menurutnya, keluarga Rohani layak mendapat bantuan pemerintah.
“Kalau kondisinya memang seperti itu, janda, sakit-sakitan, terus hanya tinggal berdua dengan anak, dan dalam kehidupan yang sang minim ekonomi, ya itu wajib mendapatkan haknya,” jelasnya.
Kata dia, pemerintah harus cepat menanggapi. “RT lah yang tahu permasalahan, laporkan ke lurah hingga sampai ke Dinas Sosial. Kalau memang juga tidak bisa, bawakan suratnya kepada saya, biar saya yang urus,” tegas Yuli.
Masalah urgen seperti itu, bagi ketua komisi yang mengurus kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik di Kota Pontianak ini, harus diselesaikan segera. “Tak perlu tunggu pusat.Kadang-kadang hal seperti inilah yang bikin miris. Jangan sampai rakyat tidak mendapatkan haknya,” sambung dia.
Ia juga meminta pihak kelurahan bekerja lebih optimal. “Kita minta lurah untuk turun ke rakyat. Tidak hanya di Saigon, semuanya. Agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dapat ditindaklanjuti,” pinta Yuli.
Imbuh dia, “Harus jemput bola, bukan hanya bisa melihat kalau rakyat sengsara atau setelah diberitakan. Tak hanya Ibu Rohani, banyak laporan yang masuk berkaitan tentang Raskin ini”.
Pada Jumat itu, rupanya Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak, Aswin Djafar, sedang mengikuti rapat berkaitan dengan Raskin dan program kesejahteraan rakyat di Jakarta. Setelah pulang ke Pontianak, ia berjanji akan menjelaskannya.
“Saya sekarang sedang rapat tentang program Kemensos dan hasil akan saya infokan ya,” singkat Aswin.
Laporan: Achmad Mundzirin
Editor: Mohamad iQbaL
