eQuator.co.id – Pontianak-RK. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, kementerian terkait berupaya mereduksi jumlah aparatur sipil negara (ASN) agar jumlahnya ideal dengan populasi penduduk Indonesia. Juga agar uang negara tak diboroskan hanya untuk membayar aparat tanpa kinerja mumpuni.
“Akan dilakukan mapping terhadap aparatur sipil negara yang akan dikelompokkan dalam empat kuadran dengan membandingkan antara kompetensi dan kinerja yang mereka capai,” ujar Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya, di depan 60 pejabat eselon III dan 108 pejabat eselon IV yang akan dilantik di kantornya, Rabu (15/6).
Ia menjelaskan, kuadran I ASN merupakan tempat mereka yang paling produktif. “Artinya, memiliki kualifikasi dengan kompetensi yang memadai dan berkinerja sehingga perlu untuk dipertahankan bahkan dipromosikan,” tuturnya.
Kuadran II adalah ASN yang memiliki kualifikasi dengan kompetensi yang tidak memadai namun berkinerja sehingga perlu untuk diberikan peningkatan kompetensi melalui dilalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) teknis dan sejenisnya. Kemudian, kuadran III diduduki ASN yang berkualifikasi dengan kompetensi memadai namun tidak berkinerja. Juga perlu diberikan Diklat, bahkan mutasi jabatan.
“Dan Kuadran IV adalah ASN yang memiliki kualifikasi dengan kompetensi yang tidak memadai dan tidak berkinerja sehingga didorong untuk dirasionalisasi melalui pensiun dini dengan tetap menjamin kesejahteraan yang bersangkutan,” tegas Christiandy.
Saat ini, lanjut dia, jumlah ASN mencapai 4,5 juta orang. Dengan metode kuadran prestasi ala Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tersebut dicanangkan akan berkurang sejuta ASN pada 2015. Salah satu tujuannya agar rasio 1,5 persen pegawai pemerintah dengan jumlah 250 juta penduduk Indonesia tercapai.
“Guna memastikan organisasi berjalan dengan dinamikanya serta dalam upaya pengembangan karir bagi aparat sipil negara itu sendiri,” terangnya. Rasionalisasi aparat sipil yang digulirkan oleh Kemeterian PAN-RB, sambung Christiandy, dapat diambil sisi positifnya. Yaitu agar ASN semakin bersemangat untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja yang baik, sekaligus momen introspeksi diri.
Bagi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalbar, Kartius, kebijakan rasionalisasi itu mau tidak mau harus diikuti. “Bila tidak masuk dalam kuadran harus dipangkas,” tegasnya.
Walhasil, dia meminta ASN Pemprov Kalbar meningkatkan kompetensi dan produktivitas. Dengan kata lain menjadi abdi negara yang baik, sepenuh hati melayani masyarakat. “Selama ini ASN kita selalu diberikan kesejahteraan, seperti ada uang makan, transportasi. Jadi, tidak ada alasan PNS elek-elekan (ogah-ogahan) saat bertugas,” pinta Kartius.
Sehubungan dengan pelantikan pejabat eselon, ia berharap stigma ‘lahan basah’ dan ‘lahan kering’ tidak lagi melekat. “Katanya tempat saya basah, tidak juga saya mandi dan orang bilang lahan saya kering, tidak juga saya kurus dan masih gemuk juga. ASN tidak boleh berpikir ‘basah’ dan ‘kering’, semuanya sama,” tutupnya.
Laporan: Isfiansyah
Editor: Mohamad iQbaL
