eQuator.co.id – Pontianak-RK. Kebijakan yang dilakukan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi dianggap meresahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menteri Yuddy juga dinilai selalu membuat kebijakan yang berubah-ubah. Bahkan tidak konsisten. Baru-baru ini, Menpan RB akan merasionalisasi satu juta PNS.
“Buat resah pegawai saja, dan buat kacau di daerah saja,” tegas Kartius, SH, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalbar di Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (8/6).
Kartius menegaskan, rasionalisasi PNS ini hanya omong doang. Dampaknya, pegawai di seluruh Indonesia resah. “Siapa bilang di Indonesia ini kelebihan pegawai. Menpan itu tidak pernah ke daerah, seperti Manis Mata, tidak pernah ke Aruk Sajingan, Badau, Entikong maupun Jelai Hulu,” ungkap Kartius.
“Dia (Menpan) hanya lihat Jakarta dan Monas saja. Makanya dia tidak tahu di daerah ini seperti apa kekurangan PNS,” sambungnya.
Dikatakan Kartius, di daerah Kalbar saja, sekolah hanya ada lima kelas dan dua guru. Begitu juga di Puskesmas, tidak ada dokter, bahkan kurang perawat dan bidan. Menurutnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara alamiah saja tidak disuruh pension, pastinya juga nanti akan pensiun.
“Jadi lihat dulu di daerah ini, jangan hanya lihat Jakarta atau pulau Jawa saja,” tegasnya.
Di Kementerian Kesehatan, saat ini mau mencari pegawai. BKD Kalbar diudang untuk membicarakan terkait penerimaan pegawai ini. “Saya tidak mau mendatangi undangan tersebut. Saya tegaskan, jangan anggarkan lagi untuk penerimaan pegawai. Hal ini karena Menpan tidak konsisten. Hari ini begini, hari berikunya lain lagi buat pusing,” kesal Kartius.
Seharusnya Menpan berkoordinasi dengan menteri lainnya. Ketika bicara merasionalisasi PNS, semestinya kementerian lainya tidak mengadakan penerimaan pegawai. “Ini menunjukkan tidak adanya koordinasi antara kementerian,” tegas Kartius.
Laporan: Isfiansyah
Editor: Hamka Saptono
