eQuator.co.id – Pontianak-RK. Siapa yang berwenang menangani pembangunan kawasan perbatasan Malaysia-Indonesia di Kalbar masih dipertanyakan. Regulasi pengelolaan jadi desakan dari pemerintah provinsi.
“Siapa yang menangani harus jelas. Tanggungjawabnya jelas agar tak tumpang tindih. Jangan sampai ada yang merasa paling berkuasa di perbatasan,” ungkap Gubernur Cornelis usai bertemu Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), di kantornya, Kamis (19/5).
Pertemuan dihadiri sejumlah SKPD Pemprov Kalbar, Kadin Kalbar, Kodam XII Tanjungpura, Polda Kalbar, serta sejumlah perwakilan pemerintah kabupaten yang berbatasan dengan Malaysia.
Menurut Cornelis, saat ini pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan Kalbar sudah banyak. Ada pelabuhan, jalan, pos lintas batas, dan lainnya. Pembangunan tersebut memerlukan waktu panjang.
“Mungkin bisa sampai 2018. Untuk yang prinsip (pos lintas batas) diharapkan Desember bisa selesai,” jelasnya.
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Sri Adiningsih menyatakan, keluhan serupa juga disampaikan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Kata dia, badan tersebut merasa hebat di atas kertas tetapi banyak sekali yang tak bisa dilaksanakan.
“Aturan yang ada membuat mereka sendiri sebagai pengelola perbatasan belum maksimal. Masukan seperti ini juga diperoleh dari Jakarta,” ujar Sri.
Kedatangannya dan rombongan untuk memperoleh berbagai masukan dari pihak-pihak terkait di Kalbar agar pembangunan daerah perbatasan bisa dilaksanakan dengan baik. “Paling krusial di perbatasan tentu saja infrastruktur. Sekarang ini telah dibangun dan hampir selesai diantaranya jalan perbatasan. Ini memang memerlukan waktu lama,” ungkapnya.
Selain pos lintas batas negara dan jalan, juga perlu dibangun kawasan industri di sana. Kawasan industri itu merupakan bagian penting dalam membangun ekonomi.
“Kita sekarang ini mengubah stigma perbatasan dari daerah terpinggirkan jadi beranda depan Indonesia. Maka perlu dibangun dan dikembangkan dengan serius,” papar Sri.
Hal tersebut, lanjutnya, telah dicanangkan dan digerakkan oleh Presiden Joko Widodo sendiri. Dengan menyiapkan berbagai proyek di perbatasan. Ia menambahkan, setelah perbatasan dibangun, harus dapat dimanfaatkan dan berguna untuk kesejahteraan masyarakat setempat.
Sementara, Anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto menekankan agar setiap perbatasan negara dipercantik. “Nah, pemerintahan Joko Widodo sudah melakukan itu sekarang di beberapa titik perbatasan negara, sehingga diharapkan segera dipergunakan,” ujarnya.
Bagi Ketua Kadin Kalbar, Santioso Tyo, perkembangan dunia usaha saat ini sangat cepat. Ia berharap regulasi apapun nantinya dari pemerintah pusat tak menghambat perekonomian. “Sehingga apa yang dibangun bisa ada nilai manfaatnya dan bisa dirasakan masyarakat. Kami siap memberikan masukan (kepada Wantimpres),” ungkap dia.
Laporan: Isfiansyah
Editor: Mohamad iQbaL
