eQUator – Sanggau-RK. Ketua Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kabupaten Sanggau, Budi Darmawan menyampaikan pembangunan Indonesia di wilayah perbatasan khususnya Kecamatan Entikong masih banyak kendala jika dibandingkan dengan pembangunan di wilayah Malaysia.
“Kalau kita masuk ke Malaysia melalui jalur Entikong, kita bisa lihat bagaimana keseriusan pemerintah Malaysia membangunan kawasan mereka, sementara kita sangat jauh tertinggal,” kata Budi Darmawan saat ditemui dikantornya, Selasa (22/12).
Sebagai Ketua Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Sanggau, Ia mengaku sangat mendukung percepatan pembangunan kawasan perbatasan. Tetapi Ia juga berharap agar pembangunan non fisik seperti di bidang senin budaya dan akhlak warga perbatasan perlu dilakukan guna membentengi warga perbatasan dari ancaman budaya luar.
“Meskipun kita tahu bahwa diperbatasan itu cukup hetrogen baik itu suka bangsa, tetapi yang terutama yang paling penting adalah infrastruktur dan non fisiknya. Kalau infrastruktur adalah yang pertama dilihat orang dan itu erat kaitannya dengan estetika atau penampilan luar. Sementara non fisik akan mempengaruhi SDM di perbatasan,” pungkasnya.
Budi, demikian sapaan akrabnya menyampaikan, penampilan infrastruktur diperbatasan menjadi sangat mutlak untuk digenjot pembangunannnya oleh pemerintah.
“Nah, mungkin kita selama ini mengetahui pemerintah pusat dan daerah sudah mulai konsen untuk membangun kawasan perbatasan,” pungkasnya.
Budi berharap, kewenangan pengelolaan kawasan perbatasan penting juga melibatkan pemerintah daerah.
“Meskipun secara undang-undang ini memang kewenangan pusat, tetapi cobalah pemerintah pusat memberikan kewenangan yang cukup besar untuk pemerintah daerah mengelola perbatasan sehingga tidak terjadi saling tuding antara daerah dan pusat. Sebagai tokoh melayu kami sangat mendukung pembangunan kawasan perbatasan,” tegasnya.
Dukungan pemerintah pusat untuk membangun kawasan perbatasan dinilai cukup baik, hanya saja persoalan yang mesti segera dipikirkan adalah koordinasi.
“Karena menurut saya, dana yang digelontorkan untuk perbatasan cukup besar, cuma kemungkinan belum dilihat mana yang prioritas karena itu tadi, pemerintah daerah kurang dilibatkan, padahal yang tahu seluk beluk perbatasan itu ya pemerintah daerah,” bebernya.
Ia berharap, ke depan pemerintah pusat memperbaiki koordinasi dan sinergisitas yang dirasa sangat kurang oleh Pemerintah Daerah.
Budi juga meminta agar pengawasan keluar masuk barang dan orang di wilayah perbatasan perlu ditingkatkan guna meminimalisir masuknya barang-barang illegal seperti narkoba dan barang-barang illegal lainnya. Karena dari beberapa kasus, barang-barang tersebut beberapa kali lolos melalui pintu perbatasan. (KiA)
