eQuator – Pontianak-RK. “Saya kira dunia pendidikan di Indonesia perlu dibikin semacam GBHN. Gagasan itu sudah saya sampaikan langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan saat rapat kerja beberapa waktu lalu. Hal itu penting sebagai proyeksi pendidikan Indonesia di masa mendatang sehingga kebijakan pendidikan tidak selalu berubah-ubah mengikuti selera menteri yang sedang berkuasa,” tegas anggota MPR RI, Ir. H. Zulfadhli, MM dalam acara kenegaraan MPR RI bekerja sama dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Pontianak saat menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di Gedung Zamrud Khatulistiwa, Senin (14/12) lalu.
Acara kenegaraan tersebut dihadiri tiga anggota MPR RI, yakni Ir. H. Zulfadhli, MM, Dr. H. Hermanto, SE, MM dan Hj. Emma Yohanna serta Wakil Walikota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono dan Ketua PGRI Kota Pontianak, Abdul Wahih, S. Pd.
Kegiatan tersebut juga dihadiri ratusan guru dan kepala sekolah dari berbagai sekolah di seantero Kota Khatulistiwa.
Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalbar itu berpendapat, road map pendidikan di Indonesia itu penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Namun kenyataannya, saat ini dunia pendidikan di Indonesia terkesan mengikuti selera menteri yang sedang berkuasa sehingga berimplikasi terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia.
“Hal ini tentu menyulitkan para guru yang akan mengimplementasikan beragam kebijakan pemerintah di dunia pendidikan. Salah satu contohnya adalah kurikulum tahun 2013. Di mana kurikulum tahun 2013 dievaluasi ketika rezim kekuasaan berganti sehingga kondisi ini tentunya menyulitkan dunia pendidikan di Indonesia,” ulasnya.
Oleh karena itu, wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Kalbar ini berpendapat bahwa Indonesia perlu dibuat semacam GBHN yang mengatur tentang road map pendidikan Indonesia di masa mendatang. Sehingga apa yang ingin dicapai dunia pendidikan Indonesia demi mencerdaskan kehidupan anak bangsa sudah direncanakan sedemikian rupa serta tak mudah untuk dirubah oleh menteri yang nantinya berkuasa.
“Saya kira aturan semacam GBHN untuk dunia pendidikan itu sangat penting sehingga kebijakan pemerintah tidak serta merta berubah sesuai dengan keinginan orang-orang yang sedang berkuasa,” ulasnya. (Soe)
