eQuator.co.id – Bengkayang-RK. Sekitar 300 personel gabungan dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, Dalmas, Satlantas, Dinas Perhubungan, Badan Pemadam Kebakaran Swasta (BPKS) Diary dilibatkan dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat “Mantap Brata 2018”, Rabu (19/9). Para personel ini juga melakukan simulasi pengamanan dan Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Umum Tahun 2019.
Acara yang dipusatkan di halaman Kantor Bupati Bengkayang ini dihadiri oleh Wakil Bupati Bengkayang, Kodim 1202 Singkawang, Danlanud Harry Hadisoemantri, Kejari Bengkayang, Ketua PN Bengkayang, Ketua KPU Bengkayang, Ketua Bawaslu Bengkayang, sejumlah Kepala SKPD, Perwakilan Partai Politik, Kapolres Bengkayang, Wakapolres, Para Kabag, Kasat dan Kapolsek jajaran.
Dalam apel yang dipimpin Kapolres Bengkayang AKBP Permadi Syahids Putra, amanat Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian dibacakan.
“Pemolisian di era demokrasi ini bertumpu pada upaya untuk meraih kepercayaan publik selaku pemegang kekuasaan tertinggi negara. Hal tersebut diwujudkan antara lain dengan penegakan supremasi hukum, pemghormatan terhadap nilai-nilai HAM dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Selain itu, pemolisian di era demokrasi juga diwujudkan dengan adanya jaminan keamanan dalam penyelenggaraan berbagai agenda demokrasi seperti penyampaian pendapat dimuka umum, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta jaminan keamanan dalam penyelenggaraam pemilihan langsung oleh publik guna memilih Kepala Daerah, Anggota Legislatif, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI.
“Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai penanda utama demokrasi (the hallmark of democracy) karena masyarakat diajak untuk ikut serta menentukan pemimpinnya pada periode mendatang. Dalam kaitam tersebut, bangsa Indonesia akan kembali menyelenggarakan pesta demokrasi Pemilu tahun 2019 dan tahapannya tengah berlangsung saat ini,” terangnya.
Pemilu 2019 ini, sebut dia, memiliki kompleksitas kerawanan dan karakteristik yang khas. Karena untuk pertama kalinya Pileg dan Pilpres akan dilaksanakan secara serentak dengam ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold sebesar 4 persen.
“Kondisi ini akan menuntut adanya upaya maksimal dari masing masing partai politik dalam berkompetisi secara ketat untuk meraih suara sebanyak banyaknya. Tidak hanya untuk memenangkan Pileg dan Pilpres, namun juga agar bisa tetap bertahan/survive,” tuturnya.
Dalam kacamata kamtibmas, sambungnya, peningkatan intensitas kegiatan politik ini tentunya dapat memunculkan potensi kerawanan dibidang keamanan. Diantaranya yang cukup menjadi perhatian bagi Polri adalah pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa, serta penyebaran hoax dan hate speech, yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
“Untuk itu Polri dibantu dengan unsur TNI dan stakeholders terkait lainnya akan menggelar Kperasi Kepolisian Terpusat dengan sandi yang dilaksanakan selama 397 hari, terhitung mulai 20 September 2018 sampai dengan 21 Oktober 2019, di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan 272.886 personel Polri,” paparnya.
Operasi ini diselenggarakan dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, yang didukung kegiatan intelijen, penegakan hukum, kuratif, dan rehabilitasi melalui penggelaran fungsi-fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas tingkat pusat, tingkat daerah dan tingkat polres.
“Dalam kesempatan ini kembali saya tekankan bahwa Polri berkomitmen untuk terus bekerja keras guna menjamin penyelenggaraan Pemilu 2019 agar dapat berjalan dengan aman lancar dan damai,” ucapnya.
Berbagai potensi kerawanan telah dipetakan untuk dilakukan upaya penanangan secara profesional dan berkelanjutan. Selain itu keberhasilan Polri, TNI dan seluruh elemen dalam pengamanan Pemilu 2014, serta Pilkada 2015, 2017 dan 2018 menjadi salah satu referensi penting dalam pengamanan Pemilu 2019 dengan beberapa penekanan untuk dipedomani dan dilaksanakan.
Seperti, perkuat soliditas dan sinergitas TNI dan Polri guna mewujudkan Pemilu yang aman, lancar dan damai. Jaga netralitas Polri dan TNI serta hindari tindakan yang dapat mencederai netralitas TNI dan Polri dalam menyelenggarakan setiap tahapan Pemilu.
Kedepankan langkah proaktif dengan mengoptimalkan deteksi dini guna mengetahui dinamika yang berkembang untuk selanjutnya dilaksanakan upaya pencegahan dan penanganan secara dini.
Dorong seluruh elemen KPU, Bawaslu, Caleg, Parpol dan masa pendukungnya, Pemda, Media, tokoh masyarakat, serta pengawas pemilu independen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
Gelorakan deklarasi pemilu damai di masing-masing wilayah dengan mengikutsertakan elemen-elemen yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu.
Susun rencana pengamanan secara detail dan laksanakan latihan pada setiap tahapan pengamanan, termasuk dalam menghadapi situasi kontinjensi.
Lakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional, baik terhadap dugaan tindak pidana Pemilu yang diselenggarakan melalui Sentra Gakkumdu, maupun potensi pelanggaran hukum lainnya, guna menjamin stabilitas kamtibmas yang kondusif.
Laporan: Kurnadi
Editor: Ocsya Ade CP
