eQuator – Dunia pendidikan di Kalimantan Barat sedang memasuki fase darurat. Kekurangan guru. Jumlah yang bakal pensiun dengan tenaga pengajar baru tidak sebanding.
“Kita di atas 10 ribu kekurangan guru,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, Alexius Akim, ditemui di Kantor Gubernur, Jumat (27/11).
Setakat ini, dari catatan Akim, tenaga guru di Kalbar sekitar 62 ribu orang. Jumlah itu jauh dari kata mencukupi. “Kita mengusulkan untuk merekrut 10 ribu guru, paling diakomodir sekitar 1.000-2.000 guru saja se-Kalbar,” terangnya.
Bahkan, ia melanjutkan, ketika pemerintah merekrut berdasarkan jumlah yang dibutuhkan, banyak guru yang memasuki akhir masa tugas . “Hari ini kita rekrut, besok lusa orang sudah pensiun lagi,” beber Akim.
Krisis guru ini, Akim melanjutkan, karena yang memasuki masa pensiun adalah yang diangkat melalui Instruksi Presiden (Inpres) tahun 1975 hingga sekitar 1978.
Perlu diingat, pada tahun ’90-an, sekolah dasar (SD) dibangun massal hingga seratusan ribu unit untuk menjalankan Inpres Nomor 3 Tahun 1977 dengan tujuan mencapai wajib belajar 6 tahun. Alhasil, terjadilah booming pengangkatan tenaga pengajar SD Inpres sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
“Puncaknya itu, 2019 akan habis alias pensiun sehingga akan lebih banyak kekurangan guru,” paparnya.
Menurut Akim, kalau disebut darurat, tentunya perlu solusi agar jangan sampai guru-guru ini habis di tiga tahun mendatang. “Bagaimana kita meminta Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Menpan-RB (Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, reformasi dan birokrasi) agar bisa menangani krisis guru di Kalbar ini,” tutup dia.
Minimnya jumlah tenaga pengajar yang bisa direkrut, disebut-sebut juga akibat kondisi kekinian yang mensyaratkan guru harus mengikuti Uji Kompetensi Sarjana Mendidik di Daerah Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (SM3T) agar bisa mendapatkan beasiswa kuliah Pendidikan Profesi Guru (PPG). Kata Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Markus Amid, kuota untuk guru mengikuti program itu di provinsi ini hanya 100 orang.
Padahal, selama ini guru di Kalbar masih dirasakan sangat kurang kuantitasnya. “Kita dapat melihat di daerah pedalaman ada satu sekolah, hanya satu guru di pedalaman yang mengajar,” ungkap Markus.
Senada dengan Akim, Markus mengingatkan bahwa pada tahun ini hingga 2019 nanti akan terjadi pensiunan massal guru-guru. Terbanyak ada pada tenaga pelajar SD.
Ia mengkritisi kebijakan menteri yang mengharuskan calon guru mengikuti SM3T dan PPG. Markus bilang, belum saatnya hal itu diberlakukan. Selain itu, sistem rektrutmen guru saat ini justru sangat merugikan daerah.
“Nuansa cara-cara Orde Baru karena tersentral di pusat berdampak kepada anak daerah. Sulit anak daerah mendapatkan kesempatan,” tandasnya, seraya menyatakan sebaiknya rekrutmen guru diserahkan kepada daerah saja mengingat kondisi darurat guru tersebut.
Laporan: Isfiansyah
Editor: Mohamad iQbaL
