Tindak Tegas Anggota TNI Nakal

Operasi Gaktib dan Yutisi 2017 Dimulai

87
UPACARA. Kasdam Brigjen TNI Ahmad Supriyadi menyematkan Polisi Militer TNI sebagai tanda dimulainya Operasi Gaktib dan Yustisi TA. 2017 saat upacara di depan Mapomdam XII/Tpr Jalan Rahadi Usman, Kamis (26/1). AMBROSIUS JUNIUS

eQuator.co.idPontianak-RK. Mencegah dan menekan pelanggaran melawan hukum serta indisipliner prajurit TNI, Kodam XII/Tanjungpura menggelar Operasi Penegakan Tata Tertib (Gaktib) dan Yustisi TA. 2017.

Gelar pasukan tanda dimulainya operasi tersebut dipimpin Kepala Staf Kodam (Kasdam) XII/Tpr Brigjen TNI Ahmad Supriyadi di depan Mapomdam XII/Tpr, Jalan Rahadi Usman, Kamis (26/1).

“Mencermati perkembangan situasi dampak negatif dari globalisasi secara langsung maupun tidak langsung, dapat menggerus kepribadian dan jati diri prajurit,” papar Kasdam saat membacakan amanat Panglima TNI, Jendral TNI Gatot Nurmantyo.

Dampak itu juga dapat menurunkan nilai-nilai loyalitas, moralitas dan integritas para prajurit. Bahkan dapat menjadi parasit dalam upaya membangun TNI yang professional, solid dan militan serta dicintai rakyat. Pada hakikatnya, membangun TNI itu harus berorientasi pada nilai sikap, kode etik sebagai mana yang terdapat di dalam sapta marga dan sumpah prajurit. Pada amanat tersebut diperintahkan kepada seluruh pasukan yang terlibat dalam operasi, agar memiliki kesamaan persepsi dalam proses penegakan dan penyelesaian pelangaran hukum, disiplin dan tata tertib prajurit, serta mengedepankan etika sehingga bisa menjadi contoh institusi lainnya.

Pelaksanaan operasi tersebut dikembangkan ke arah peningkatan kapasitas petugas dan subjek hukum melalui upaya edukasi. Karena esensi operasi ini proses lanjutan dari pencegahan pelangaran hukum.

“Upaya penegakan hukum dan disiplin prajurit menempati posisi yang sangat penting dan sangat dibutuhkan. Sehingga memberikan dampak positif sebagai keteguhan sikap perilaku prajurit,” tegas Panglima TNI dalam amanatnya.

Berdasarkan evaluasi 2016, secara umum terjadi penurunan pada perkara pidana. Tetapi terjadi peningkatan perkara disiplin yang menonjol seperti desersi, penyalahgunaan Narkoba dan pelangaran lalu-lintas di kalangan prajurit. Sedangkan pada operasi tahun ini, meningkatkan disiplin dan tata tertib serta kapatuhan hukum pada prajurit dan PNS TNI yang bebas dari penyakit masyarakat, seperti judi, Miras, Narkoba dan penyalahgunaan barang-barang terlarang lainnya. Begitu juga peredaran uang palsu, pungutan liar, penyimpangan ideologi serta pelangaran hukum lainnya.

“Melalui upaya ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinsyafan. Pada suatu tatanan kehidupan sebagai prajurit, terdapat ketentuan yang mengikat, mengatur dan membatasi setiap perilaku para prajurit TNI. Baik dalam konteks kedinasan maupun dalam kehidupan bermasyarakat,” jelas Brigjen TNI Ahmad.

Operasi yang bertemakan “Melalui Operasi Gaktib dan Yustisi TA. 2017 Polisi Militer TNI bertekad meningkatkan disiplin, loyalitas, moralitas, kapatuhan hukum, guna mewujudkan TNI yang kuat, hebat , profesional dan dicintai rakyat”. Melalui tema ini, ditekankan juga kepada prajurit agar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena menjadi landasan moral dan etika dalam pelaksanaan tugas.

Upacara melibatkan ratusan prajurit dari berbagai kesatuan. Turut hadir perwakilan dari POMAU, POMAL, POMAD, Paskhas, Wakapolda Kalbar, Dinas Perhubungan serta Satpol PP Kota Pontianak dan Kalbar serta instansi terkait lainnya.

“Operasi ini untuk mendeteksi, menemukan dan menindak prajurit yang melakukan pelangaran,” ujar Brigjen TNI Ahmad usai upacara.

Operasi Gaktib dan Yustisi digelar selama 156 hari dan dibagi menjadi beberapa tahapan. Meliputi tahapan sosialisasi, preventif, represif dan evaluasi. “Jadi nanti ada sosialisasi, lalu akan melaksanakan pencegahan, penindakan kemudian mengevaluasi,” jelasnya.

Sasaran khusus operasi dengan sandi Wira Mandau itu, mengantisipasi pelangaran netralitas TNI pada pemilihan kepala daerah (Pilkada). Siapa pun yang melihat anggota yang memihak kepada salah satu pasangan calon, agar segera dilaporkan.

“Perintah Panglima, TNI harus netral. Jika ada anggota yang tidak netral, catat siapa orangnya dan laporkan, pasti akan ditindak,” tegasnya. (amb)