Terapkan Sistem SWOT, Bukannya Sewot

112
TATAP MUKA. Pj Bupati Sintang, Alexius Akim saat tatap muka dengan Kepala Desa dan Lurah di Kecamatan Sintang, Selasa (1/12). Achmad Munandar-RK

acara-tatap-muka-pj-bupatieQuator – Sintang-RK. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, jangan mengedepankan rasa sewot (dongkol), tetapi terapkan sistem analisa SWOT, yakni Strenghts (Kekuatan), Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang), Threaths (Ancaman).

“Kepala Desa dan Lurah mesti menggunakan sistem analisa SWOT. Maksudnya, membuat pemetaan demi menganalisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman,” kata Dr Alexius Akim, Penjabat (Pj) Bupati Sintang saat Kunjungan Kerja di Kecamatan Sintang, Selasa (1/12).

Akim menjelaskan sistem analisa SWOT berguna untuk menyusun berbagai rencana strategis dalam menyelenggarakan pemerintahan. “Empat hal tersebut berfungsi untuk menyusun program-program menyejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Melalui sistem analisa SWOT ini, tambah dia, akan terpetakan sumberdaya mana saja yang dapat ditumbuhkembangkan menjadi sumber-sumber pendapatan di wilayah kerja masing-masing. Demikian pula tentang hambatan yang bakal dihadapi.

Proses analisa SWOT ini berisikan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan tidak, dalam mencapai tujuan tersebut.

Analisa SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisa dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya. Kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT.

Aplikasinya, bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada. Bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada.

Selanjutnya, bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada. Terakhir, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan suatu ancaman baru.

Setelah SWOT terpetakan, dan program strategis pembangunan telah tersusun, menurut Akim, dalam menyelenggarakan pemerintahan, jangan sampai melupakan aspek 5 K (Ketersediaan layanan, Keterjangkauan layanan, Kualitas layanan, Kesetaraan layanan, dan Kepastian layanan).

Selain itu, tambah Akim, kerjasama antara pemerintah dengan stakeholder terkait juga harus ditingkatkan. “Setiap penyelenggaraan pemerintahan, tidak bisa melaksanakan kegiatan dengan cara sendiri, harus bersama-sama,”tegasnya.

 

 

Laporan: Achmad Munandar

Editor: Mordiadi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here