Tak Acuh karena Diintervensi

14
Ilustrasi-Net

eQuator.co.id – Kuala Lumpur-RK. Banyak pemilih pemula yang terdaftar pada Pilihan Raya Umum (PRU) Ke-14 belum merasakan kepemimpinan Mahathir Mohamad. Usia pemilih pemula di Malaysia adalah 25 tahun. Di akhir kepemimpinan Mahathir, mereka masih anak-anak. Belum paham masalah politik yang terjadi pada masa itu.

Namun, hal tersebut tidak menyebabkan pemilih pemula memandang sebelah mata kepada Mahathir. Sebaliknya, sebagian besar justru mendukung lelaki kelahiran Alor Setar itu.

Salah satu alasan mereka mendukung Mahathir adalah kondisi perekonomian di Malaysia yang tidak bagus. Mereka sangat merasakan kurs nilai mata uang di Malaysia yang tidak sebagus dulu. Selain itu, generasi muda sangat tertarik dengan janji Mahathir untuk menghapus cukai.

Liew Mei Yee, 23, mahasiswa Fakultas Hubungan Internasional Universitas Utara Malaysia, membandingkan masa kepemimpinan Najib Razak dengan Mahathir. Dia melihat, pembangunan di era Mahathir sangat jelas. Salah satunya Menara Kembar Petronas.

”Hasil itu masih terlihat sampai sekarang,’’ katanya kepada Jawa Pos.

Mahathir juga melakukan pembangunan besar-besaran di wilayah Kedah. Liew menilai, yang dilakukan Mahathir sudah diketahui generasi muda saat ini. Meski, dia juga paham bahwa sistem kepemimpinan yang digunakan diktator.

”Itu kelemahan yang tertutupi dengan pembangunan di era kepemipinannya,’’ ujar dia.

Sikap dan dukungan generasi kampus di Kedah tidak terlihat jelas. Sebab, intervensi pemerintah sangat kuat. Banyak mahasiswa yang tidak berani terang-terangan menyatakan dukungan kepada oposisi.

Intervensi itu juga berlaku bagi akademisi kampus. Mustafa Muslim, mahasiswa dari fakultas teknik, mengatakan bahwa semua orang tahu bahwa sebagian besar generasi muda apatis terhadap kepemimpinan Najib Razak. Namun, mereka tak berani muncul.

”Sebab, hingga saat ini Barisan Nasional masih berkuasa, kami bisa dianggap membangkang pemerintah,’’ ujarnya

Mustafa sepakat, perekonomian Malaysia mengalami penurunan di era Najib Razak. Berbeda dengan Mahathir yang mampu membawa Malaysia dipandang negara lain.

Intervensi itulah yang menjadikan sebagian besar warga di Kedah dan sekitarnya ragu Mahathir mampu memenangi PRU kali ini. Itu bisa dilihat dari kondisi yang terjadi di sekitar Kedah.

Bendera oposisi maupun poster Mahathir tidak ada. Semua dikuasai Barisan Nasional. Selain itu, masih banyak warga yang menjadi loyalis partai. Artinya, mereka tetap mendukung Barisan Nasional.

”Sebab, banyak yang belum paham, Mahathir sudah keluar dari pendukung pemerintah,’’ ujarnya.

Kelompok itu merupakan generasi di atas usia 45 tahun. Mereka memilih atas dasar partai, bukan personal. Karena itu, peluang Mahathir di Kedah dirasa cukup kecil.

”Mereka tidak melihat posisi Mahathir saat sekarang,’’ imbuh Mustafa.

DIBAYANGI GOLPUT

Di sisi lain, diketahui, sampai akhir 2017, 40 persen dari total jumlah warga Malaysia yang punya hak suara adalah generasi milenial. Yakni, yang lahir antara 1980–1994. Sayang, meski punya potensi besar untuk mengubah masa depan negeri, generasi milenial tak punya kepedulian terhadap politik.

“SAYA tidak tahu banyak (soal pemerintahan). Dan, saya tidak terlalu peduli juga. Yang saya perhatikan hanya perekonomian yang kian lama kian menyedihkan. Saya tidak mau berakhir jadi orang miskin,’’ kata Alya Aziz, mahasiswi 22 tahun, yang diwawancarai tim BBC di Malaysia pekan ini. Karena itulah, Alya memutuskan tidak mendaftarkan diri sebagai pemilih.

Saat ini Komisi Pemilu alias Election Commission (EC) alias Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) mencatat sekitar 18,7 juta orang sebagai pemilih yang sah. Sebanyak 40 persen di antaranya berusia 21–39 tahun. Artinya, jumlah pemilih yang merupakan generasi milenial meningkat 10 persen jika dibandingkan dengan pemilu atau general election (GE) sebelumnya. Yakni, GE13 pada 2013.

Jika Alya memilih tidak ikut GE14 pada 9 Mei nanti, Leonie Leong beda lagi. ’’Sebenarnya, saya ingin ikut. Tapi, saya terlambat mendaftar. Sebab, memberikan suara dalam pemilu tidak pernah menjadi prioritas saya,’’ kata perempuan 27 tahun itu sebagaimana dilansir BBC kemarin (5/5). Maka, sama seperti Alya, Leonie pun tidak akan memberikan suara dalam GE14.

’’Dalam benak saya, jika saya ikut memilih, suara saya hanya akan menjadi bagian dari suara rakyat yang di parlemen bisa jadi tidak ada artinya,’’ lanjut Leonie.

Hasil pemungutan suara 9 Mei memang hanya akan memetakan kekuatan di parlemen. Jika ada partai atau koalisi partai yang meraup suara mayoritas, pemerintahan otomatis jatuh ke tangan si pemenang.

Namun, ada juga kemungkinan lain. Hung parliament misalnya. Jika tidak ada partai atau koalisi partai yang mendapatkan suara mayoritas, bisa jadi lahir pemerintahan koalisi. Dalam hal ini, jika Pakatan Harapan (koalisi oposisi) atau Barisan Nasional (koalisi pemerintah) tidak berhasil mendapatkan suara mayoritas, si pemenang pemilu harus berkoalisi dengan partai lain.

Jika pemerintahan selanjutnya harus berbentuk koalisi, kuncinya ada di Partai Islam Malaysia (PAS). Dalam GE14, PAS tidak masuk koalisi oposisi maupun pemerintah. Dan, perubahan aturan soal pemetaan konstituensi oleh EC alias SPR malah akan membuat PAS kebanjiran dukungan. Sebab, pemetaan berdasar etnis itu membuat PAS terlihat sebagai pemersatu dalam balutan agama.

“Islam dulu, baru etnis. Itu semboyan PAS. Itu bisa mendulang suara partai,’’ kata Mohamed Nawab Mohamed Osman, koordinator Malaysia Programme pada S. Rajaratnam School of International Studies, sebagaimana dilansir Channel News Asia kemarin.

Karena itu, menurut dia, PAS pun akan memperoleh kenaikan suara dalam pemilu kali ini. Oposisi dan pemerintah tak boleh mengabaikan fakta tersebut.

Dalam GE14, oposisi menggunakan media sosial sebagai sarana utama kampanye. Mereka memberdayakan Facebook, WhatsApp, dan YouTube untuk menjangkau generasi milenial. Strategi itu memang jitu untuk menyedot perhatian kaum muda, khususnya generasi milenial. Namun, keriuhan di dunia maya itu tidak diimbangi dengan antusiasme yang sama di dunia nyata.

“Kaum muda tertarik mengikuti isu politik yang tersaji di media sosial karena marketing-nya sangat bagus. Dan, kaum muda tak bisa menghindari demam pemilu yang sedang ramai di internet,’’ ungkap Voon Zhen Yi, analis riset politik pada Centre for Public Policy Studies. Sayang, mereka yang antusias ikut berbicara politik di dunia maya bukan selalu mereka yang aktif menggunakan hak suara.

Di kampus-kampus besar Malaysia pun, obrolan tentang pemilu nyaris tak terdengar. Misalnya di University Malaya.

“Semua obrolan politik sepertinya tabu di sini. Sebagai mahasiswa, kami hanya bisa bisik-bisik soal politik. Kami tidak mau sampai kampus tahu kami membahas pemerintahan,’’ kata Nur Hanifah. Pernyataan itu dibenarkan temannya sesama mahasiswi, Nurul Syazwani. (Jawa Pos/JPG)