Tabung Gas Melon untuk Warga Miskin

Wabup: Bright Gas 5,5 Kg untuk Pegawai Negeri

10
Sambutan. Wabup Kayong Utara, Idrus menyampaikan sambutan dalam sosialisasi penggunaan LPG Non Subsidi Bright Gas di Gedung Balai Praja, Kamis (9/10). Kamiriluddin/RK.

Sukadana-RK. Wakil Bupati Kayong Utara, Idrus menegaskan, penggunaan gas elpiji 3 kg hanya diperuntukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga tabung gas melon disubsidi pemerintah.
“Tabung gas elpiji yang kita gunakan sekarang ini (gas elpiji 3 Kg) itu sebenarnya untuk orang miskin. Jadi tabung gas 5,5 Kg ini untuk para pegawai negeri yang berpenghasilan cukup, sehingga pemerintah pusat tidak mampu lagi mensubsidi gas elpiji 3 kg. Sehingga hanya untuk warga miskin saja yang nanti memegang kartu miskin yang bisa mendapatkan tabung gas 3 Kg,” ujar Wabup Idrus dalam kegiatan sosialisasi penggunaan LPG Non Subsidi Bright Gas di Gedung Balai Praja, Kamis (9/10).

Selain itu, Wabup menambahkan, saat ini beban masyarakat cukup kompleks. Mulai dari mahalnya bahan sembako. Seperti cabe dan bawang beberapa waktu lalu. Namun sekarang kelangkaan elpiji juga sering terjadi.

Idrus berpesan kepada pihak Ekbag agar segera mendata kebutuhan masyarakat terkait gas elpiji, baik ukuran 3 Kg dan 5,5 Kg. Sehingga data yang akurat tidak menyebabkan kelangkaan dibeberapa daerah di Kayong Utara.
“Memang persoalan ini tidak habis-habisnya. Kalau kemarin kita heboh dengan cabe, bawang yang mahal serta ditambah lagi gas yang susah dan langka. Ekbag tolong didata pangkalan-pangkalan yang ada se- Kabupaten Kayong Utara. Sebenarnya ini kekeliruan hanya di manajemen. Pangkalan dan aparat di tingkat kecamatan tidak pernah mendata kebutuhan masyarakat yang memakai elpiji. Baik yang 3 Kg maupun 5 Kg. Seharusnya ini didata sehingga Pertamina mendrop tabung gas sesuai dengan kebutuhan yang ada di Kabupaten Kayong Utara,” ulasnya.
Ke depan, Pemerintah Daerah bersama Pertamina harus tegas dalam menindak pelaku-pelaku nakal yang menjual harga gas melebihi ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah. Pemda sendiri mengancam akan mencabut izin yang bersangkutan agar tidak ada kelangkaan elpiji di masyarakat.
“Ke depan kita berhati-hati. Kalaulah ada pangkalan yang tidak aktif, tidak mengikuti aturan pemerintah, cabut segera izin pangkalan-pangkalan yang nakal. Kalau harga jual mereka melebihi harga yang dipatok pemerintah. Persoalan tabung gas tidak ada habis-habisnya. Sampai-sampai ibu-ibu panik dan membeli gas 3 Kg sampai ke Ketapang. Hal-hal ini tidak harus terjadi,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kayong Utara menyambut baik sosialisasi yang dilaksanakan Pertamina. Namun, Wabup mengingatkan bahwa apa yang menjadi hal sehingga menyebabkan kelangkaan tabung gas 3 Kg di masyarakat harus menjadi perhatian bersama. “Khususnya Pertamina sebagai penyedia gas elpiji,” lugasnya.
Sementara itu, seorang warga Sukadana, Helmi mengaku bahwa dirinya kesulitan untuk mendapatkan tabung gas 3 Kg di Kabupaten Kayong Utara. “Ke depan pemerintah pusat harus mengkaji ulang, karena gas merupakan kebutuhan pokok masyarakat,” harapnya.
Helmi yang juga membuka rumah makan itu belum dapat memastikan apakah akan menaikan harga makanan atau tidak.

“Karena setiap pengusaha akan menghitung setiap pengeluaran produksi. Bagi pengusaha kita akan menyesuaikan harga jual dengan harga produksi. Sekarang saja tren pembeli masyarakat di semua tingkat memang menurun,” keluhnya.

Reporter: Kamiriluddin

Redaktur: Andry Soe