Sikapi Gejolak Pilkada Kalbar

Sampaikan Petisi ke Gubernur, Polda dan Kodam

35
SAMPAIKAN PETISI. Sejumlah elemen masyarakat Kota Pontianak menyampaikan petisi menyikapi gejolak Pilkada Kalbar di kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (2/7). Rizka Nanda-RK
SAMPAIKAN PETISI. Sejumlah elemen masyarakat Kota Pontianak menyampaikan petisi menyikapi gejolak Pilkada Kalbar di kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (2/7). Rizka Nanda-RK

eQuator.co.idRAKYAT KALBAR. Sejumlah elemen masyarakat Kota Pontianak menyampaikan petisi menyikapi gejolak Pilkada Kalbar, Senin (2/7). Petisi tersebut ditujukan kepada Gubernur dan Polda Kalbar, serta Kodam XII Tanjungpura.

Petisi disampaikan sebagai respon atas gejolak yang terjadi di Kalbar, khususnya di Kabupaten Landak. Petisi ditandatangani POM, PFKPM, PP, Paguyuban Jawa, SPM, PPrM, FPI, IKDI, DDII, Dewan Masjid, Majelis Pengajian Madani, Miftahut Taubah, Pemancing Bershalawat, PMB, dan lain-lain.

Ketua Persatuan Orang Melayu (POM) Kalbar, Agus Setiyadi mengatakan, selama 10 tahun kepemimpinan Gubernur sebelumnya, pihaknya tidak pernah melakukan protes sedemikian rupa akibat kekalahan Pilkada. “Kita berharap kepada Pemprov Kalbar mengantisipasi hal-hal yang dapat memicu keributan selama menunggu hasil rapat pleno dari KPU nanti,” ujarnya ketika menyampaikan petisi ke Kantor Gubernur Kalbar.

Mereka mengajak Pemprov Kalbar bersama-sama menyampaikan kepada masyarakat bahwa semua bersaudara. Baik Dayak maupun Melayu memiliki anggota keluarga yang berasal dari dua suku tersebut. “Sangat merugi kalau kita ribut. Semuanya berkeluarga. Jadi kita tidak ada konflik suku dan agama,” tegas Agus.

Mereka berharap kepada para aparat penegak hukum memberantas hal-hal yang dapat memicu ketegangan selama proses Pilkada. Jangan yang telah terjadi kemarin terulang.

Asisten III Administrasi dan Umum Setda Kalbar, Marlyna Al-Mutahar menuturkan, berbagai elemen masyarakat menyampaikan petisi ke Pemprov. Tujuannya meminta Pemprov dapat terus menjaga keamanan selama proses Pilkada. Agar hingga hasil penetapan rapat pleno KPU nanti berlangsung aman dan lancar.

“Pemprov harus menjaga keamanan dan kedamaian di Kalbar. Menegakkan hukum sehingga mengarah yang baik dan kedamaian tercipta,” kata Marlyna.

Kemudian dalam petisi itu, mereka meminta Pemprov Kalbar tetap berlaku netral dalam menanggapi berbagai isu yang beredar. Kalaupun ada melakukan hal-hal yang tidak sesuai harus ditindak.

Anggota DPRD Kalbar, Ishak Al-Muthahar merasa gembira melihat masyarakat Kalbar sudah berjiwa besar. Ditambah lagi situasi dan keamanan sudah kondusif. Sehingga lembaga-lembaga melayu khususnya umat Islam mengajak serta mengimbau untuk dapat duduk bersama-sama menentukan sikap bahwa Kalbar aman dan tenteram.

“Jangan ada lagi konflik horizontal yang diinginkan oknum-oknum tertentu. Saya haqqul yakin, kalau pemerintah daerah memanggil seluruh lembaga yang ada untuk duduk bersama-sama,” tuturnya.

Ia juga meyakini Kalbar akan tetap aman dan tenteram. Kendati sempat terjadi suasana kurang kondusif beberapa hari lalu. Dia meminta serahkan semuanya kepada aparat keamanan untuk mengawal seluruh permasalahan sosial di Kalbar.

“Kita nanti akan koordinasi soal itu. Sebelum pemutusan KPU harus sudah ada pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kalbar,” harapnya.

Terpisah, Komisioner KPU Kayong Utara, Effian Noer memastikan data real count pemungutan suara Pilkada Serentak 2018 tak akan berubah meski situs resmi KPU saat ini down.

“Karena yang kita kirim itu hasil scan formulir C1, jadi tidak akan berubah,” katanya, Senin (2/7).

Dia mengatakan, walaupun terjadi perubahan jumlah maka hal tersebut akan segera diperbaiki dalam rapat pleno yang akan digelar KPU Kayong Utara pada Kamis (5/7). Sejauh ini, pihaknya tak menemui persoalan berarti terkait penghitungan suara baik dari tingkat KPPS hingga PPK. Apalagi mengingat proses rekapitulasi penghitungan suara itu juga turut dihadiri oleh pihak-pihak terkait seperti saksi maupun Panwascam.

“Yang pasti hasil resminya yang kita umumkan dalam rapat pleno nanti, terutama untuk Pilbup. Kalau Pilgub kan nanti ada pleno lagi di tingkat provinsi,” jelasnya.

Dia mengungkapkan, KPU Kayong Utara telah menerima seluruh data rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah dilakukan PPK pada Jumat-Sabtu (29-30/7).

 

Laporan: Rizka Nanda, Kamiriluddin

Editor: Arman Hairiadi