Semoga Tak Terjadi (Lagi) Karhutla di Kalbar

265
SIAP GERAK. Wagub Kalbar Christiandy Sanjaya (kedua dari kiri) meninjau pasukan pada Apel Launching Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla Kalbar, didampingi Kepala BNPB RI, Willem Rampangilei (paling kiri), perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Forkopinda Kalbar, di Halaman Kantor Gubernur Kalbar, Rabu ( 10/2). RUSLAN HUMAS PEMPROV FOR RAKYAT KALBAR
PATROLI. Wagub Kalbar Christiandy Sanjaya (berkaca mata, ketiga dari kiri) bersama Kepala BNPB RI, Willem Rampangilei (berkaca mata kedua dari kiri), dan Forkopinda Kalbar melepas Pasukan Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla 2016 di Halaman Kantor Gubernur Kalbar, Rabu, (10/2). RUSLAN HUMAS PEMPROV FOR RAKYAT KALBAR
PATROLI. Wagub Kalbar Christiandy Sanjaya (berkaca mata, ketiga dari kiri) bersama Kepala BNPB RI, Willem Rampangilei (berkaca mata kedua dari kiri), dan Forkopinda Kalbar melepas Pasukan Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla 2016 di Halaman Kantor Gubernur Kalbar, Rabu, (10/2). RUSLAN HUMAS PEMPROV FOR RAKYAT KALBAR

Pontianak-RK. Belajar dari ‘bencana’ asap kabut tahun lalu yang memeluk Kalimantan Barat dan sekitarnya selama berbulan-bulan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun ini dilakukan dengan berbagai upaya.

Salah satunya, menggiatkan Patroli Terpadu Pencegahan Karhutla hingga tingkat desa. Kemarin, kegiatan itu dilaunching Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Pemerintah Provinsi Kalbar di halaman Kantor Gubernur, Pontianak.

“Kita rancang sebagai pendekatan baru dalam pencegahan Karhutla yang mengedepankan prinsip deteksi dini, kemutakhiran data, Kehadiran petugas di tingkat tapak, dan sinergisitas antarlembaga dan masyarakat tingkat desa,” ungkap Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Raffles B Panjaitan, Rabu (10/2).

Apel peluncuran Patroli Terpadu tersebut juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Karhutla 2016 di Istana Negara pada 18 Januari lalu. Raffles menjelaskan, untuk fase pertama (Februari-Maret) 2016, kegiatan dilaksanakan di dua provinsi rawan Karhutla, Kalbar dan Riau.

“Pertimbangannya, riwayat tren hotspot enam tahun terakhir yang menunjukkan kenaikkan hotspot di dua provinsi itu pada bulan Febuari-Maret ,” tuturnya.

Menurut dia, Tim Pelaksana Patroli Terpadu beranggotakan enam orang dari unsur TNI, POLRI, Manggala Agni, Polhut/SPORC, aparat desa/tokoh masyarakat desa, dan unsur LSM/wartawan. “Setiap tim dilengkapi tiga sepeda motor, peralatan pemadaman dini, dan perlengkapan sosialisasi dengan sasaran desa rawan Karhutla,” papar Raffles.

Dijelaskannya, tim akan melakukan patroli dalam satu desa selama lima hari dan setiap lima hari itu akan dilakukan pergantian. Sasaran awal untuk fase pertama terdiri dari 60 desa rawan Karhutla di Riau dan 50 desa di Kalbar.

“Sedangkan untuk fase kedua (Juli-November 2016) patroli terpadu akan dilaksanakan di 900 desa rawan Karhutla di enam provinsi (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalbar, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur,red),” terangnya.

Raffles menambahkan, lokasi sasaran patroli terpadu berbasis desa karena desa merupakan satuan wilayah pemangku terkecil. Ia meminta masyarakat setempat dilibatkan sebesar-besarnya untuk mengamankan lingkungan masing-masing, membentuk serta mengaktifkan Posko-Posko tingkat desa sebagai simpul komunikasi tingkat lapangan.

“Yang akan melakukan transfer informasi sampai ke tingkat pusat (Posko Pengendalian Karhutla Kementerian,red),” tutup dia.
PENCEGAHAN TIDAK MANJUR

Sementara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Willem Rampangilei menyatakan, pembelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa Karhutla tahun lalu karena upaya pencegahan tidak efektif. Kalau mujarab, tentunya kebakaran tersebut tidak meluas dan berdampak buruk.

Selain itu, menurut Willem, kapasitas dan dana penanggulangan ‘bencana’ asap di APBD tidak cukup. Demikian pula kemampuan perusahaan dalam mencegah dan memadamkan Karhutla tidak memadai.

“Sebagian masyarakat juga melakukan pembakaran untuk membuka lahan milik mereka. Tentunya kita harus fokus pada pencegahan kebakaran termasuk pemadaman dini, saat api itu masih kecil,” ungkap dia dalam Rapat Evaluasi Penanganan Bencana Asap akibat Karhutla di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, kemarin.

Ia mengakui, pada tahun lalu api dapat dipadamkan karena hujan turun. Dan, dari tahun ke tahun terjadi seperti itu. “Penegakan hukum belum sepenuhnya dapat menangkal Karhutla. Penegakan hukum tentunya harus disertai sosialisasi,” jelasnya.

Jadi, seperti dikemukakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, rencana pemerintah mencegah Karhutla pada 2016 berbasis pada pemberdayaan masyarakat desa. “Jadi konsep ini bicara jelas bagaimana mengorganisasikan, bagaimana rekrutmen, memberikan peralatan, perlengkapan, dan lain sebagainya,” ujar Willem.

Hanya saja, Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya menyatakan, pencegahan dan penanggulangan Karhutla di Kalbar pada tahun lalu sebenarnya dinilai oleh berbagai pihak cukup baik. Cukup baik dalam artian Kalbar dapat menangani asap kabut akibat Karhutla walaupun luasan hutan dan lahan yang terbakar sangat besar.

“Lebih besar daripada Jambi. Di Kalbar seluas 167.691 hektar, masing-masing lahan gambut terbakar 74.858 hektar, non gambut terbakar 92.833 hektar, namun dapat terkendali dengan baik,” terangnya.

Menurut Christiandy, kunci utama dari pencegahan Karhutla adalah koordinasi yang baik. Karena itu, pihaknya mendukung penuh langkah patroli terpadu tersebut. “Ini deteksi dini sehingga diharapkan kejadian kebakaran dapat ditangani sedini mungkin,” tukasnya.

Laporan: Isfiansyah

Editor: Mohamad iQbaL