Satu Desa Wajib Satu Produk Unggulan

Wabup: One Village One Product

7
Sambutan. Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus memberikan sambutan dalam kegiatan pelatihan manajemen BUMDes di Kubu Raya, Rabu (4/7). Syamsul Arifin/RK.
Sambutan. Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus memberikan sambutan dalam kegiatan pelatihan manajemen BUMDes di Kubu Raya, Rabu (4/7). Syamsul Arifin/RK.

eQuator.co.id – Kubu Raya-RK. Guna meningkatkan perekonomian warga pemerintah desa harus mampu mengidentifikasi segala potensi yang ada. Bahkan cukup satu potensi jika dapat dioptimalkan maka akan mendongkrak kesejahteraan masyarakat.

Demikian diungkapkan Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus di sela-sela kegiatan pelatihan manajemen BUMDes di Kubu Raya, Rabu (4/7).

Dalam kesempatan itu, Wabup mengharapkan agar aparatur desa serta pengelola BUMDes untuk melakukan identifikasi sekaligus inventarisasi segala potensi desa yang bisa dikelola.

“Setiap desa kini ditantang untuk dapat mewujudkan apa yang disebut one village one product. Satu desa harus mampu menampilkan satu produk. Jadi tidak usah berpikir ribet. Satu produk saja jika mampu dikembangkan. Apalagi dari hulu sampai hilir tentu akan sangat-sangat luar biasa,” ulasnya.

Kesuksesan penerapan program satu desa satu produk akan berkorelasi pada peningkatan perekonomian masyarakat. Karena itu, Wabup berharap BUMDes tampil aktif sebagai motor penggerak.

Sementara itu, kepala desa beserta perangkatnya hanya sebatas memfasilitasi, sehingga untuk memulai itu semua para pengurus BUMDes untuk segera menyusun business plan atau rencana usaha.

“Sejumlah desa BUMDesnya ternyata belum melakukan langkah penyertaan modal. Salah satu sebabnya karena pengurus belum bisa membuat business plan. Juga ada yang belum membentuk BUMDes, karena alasan yang sama. Lalu bagaimana bisa meyakinkan kades untuk penyertaan modal?” tegasnya.

Lebih jauh, Hermanus menilai bahwa BUMDes menjadi tulang punggung dalam upaya menuju desa mandiri. Ia menyebut potensi desa saat ini sangat besar. Hanya saja belum setiap desa mampu mengidentifikasi potensi itu. Padahal pemerintah sudah memberi peluang. Dimana kewenangan desa termasuk anggaran Dana Desa (DD) kini sangat besar.

“Kalau dirata-ratakan (dana) per desa kini sudah mencapai Rp1,5 miliar. Itu bisa digunakan untuk menggerakkan perekonomian. Tinggal bagaimana pengurus dapat menyampaikan business plan kepada kades. Ini harus disusun dengan melibatkan semua pihak terkait termasuk pendamping lokal desa. Serta berkonsultasi dengan kades selaku owner atau pemilik BUMDes, sehingga ketika sudah deal tidak ada persoalan,” ulasnya.

Apalagi setakat ini banyak desa di Indonesia yang sudah menunjukkan kesuksesan dalam mengelola BUMDes, sehingga telah tampil sebagai penyumbang dalam Pendapatan Asli Desa (PADes).

“Bagaimana ada desa yang mampu memberikan profit hingga Rp5 miliar/tahun, sehingga gaji pengelolanya mencapai Rp15 juta/bulan. Mengalahkan gaji Bupati. Ini karena kemampuan mereka mengelola BUMDes. Di desa ada peluang-peluang yang bisa dikelola. Setiap desa pasti punya keunggulan. Tinggal bagaimana mengembangkannya,” ucapnya.

“Kuncinya adalah para pengurus. Jaga kepercayaan yang diberikan, sehingga BUMDes mampu menjadi salah satu sumber peningkatan PADes. Saat ini sebagian besar desa masih bergantung bantuan dana dari pemerintah,” timpalnya. (sul)