PDIP Pertanyakan Penurunan Dana Bagi Hasil Gerindra Soroti Waktu Pembahasan Anggaran

Paripurna PU Nota RAPBD 2016

148
Paripurna pandangan umum fraksi-fraksi—kiram

eQuator – Sanggau-RK. Setelah sempat tertunda, paripurna pandangan umum nota keuangan RAPBD 2016, akhirnya digelar, Selasa (24/11) di lantai dua gedung DPRD Sanggau.

Sebagai partai pendukung pemerintah, fraksi PDIP tetap bersikap kritis. Satu di antara yang menajadi pertanyaan yang termuat dalam pandangan umum (PU) mereka adalah penurunan dana bagi hasil.

“Mengapa mengalami penurunan dana bagi hasil yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak pada RAPBD tahun anggaran 2016 yang ditargetkan sebesar Rp96,240.000.000 lebih. Sedangkan tahun anggaran 2015 dianggarkan sebanyak Rp103.549.000.000 atau berkurang Rp3 milyar lebih atau turun 7,09 persen,” kata Yeremias Marsilisius, membacakan pandangan umum fraksi PDIP.

Fraksi PDIP juga mempertanyakan soal tunggakan piutang pajak dan retribusi dalam RAPBD 2016. “Untuk itu mohon disampaikan kinerja piutan restribusi dan pajak daerah hingga bulan Oktober 2015 dan berapakah estimasi penerimaan piutang restribusi dan pajak daerah untuk tahun 2016,” ujarnya.

Hal itu juga menjadi pertanyaan fraksi Amanat Pembangunan. Pasalnya dalam RAPBD 2016 yang diajukan itu tak disebutkan nominal tunggakannya. “Untuk itu mohon disampaikan kinerja piutang retribusi dan pajak daerah hingga bulan September 2015 dan berapakah estimasi penerimaan piutang retribusi dan pajak daerah untuk tahun 2016. Mohon dijelaskan sesuai nomenklatur yang ada,” kata Gusti Tedja, juru bicara fraksi Amanat Pembangunan.

Berbeda dengan dua fraksi itu, fraksi Gerindra justeru menyoroti jadwal pembahasan dan rancanan KUA, PPAS dan Raperda APBD yang singkat. Akibatnya Anggota DPRD maupun Badan Anggaran DPRD dipastikan tak mampu menghasilkan pembahasan yang maksimal untuk memenuhi keinginan masyarakat dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

“Sudah apsti tidak banyak program/kegiatan yang tidak tepat sasaran dan tentu banyak pula aspirasi/keinginan masyarakat yang tidak terakomodasi dan terpenuhi di dalam rancangan KUA, PPAS, dan Rancangan APBD untuk disepakati,” ungkap Robby Sugianto, SE, juru bicara fraksi Gerindra.

Dikatakannya, bagaimana mungkin kepentingan rakyat Sanggau untuk setahun kedepan dibahas dan disusun dalam waktu singkat. “Pada akhirnya, dengan kondisi hasil penyusunan dan pembahasan tersebut tidak maksimal, para anggota DPRD tetap akan menerima dan menyetujuinya dengan berbagai alasan pertimbangan demi kepentingan tertentu dan mengingat terbatasnya waktu dan sebagainya,” pungkasnya.

Dijadwalkan, besok (26/11) giliran eksekuti memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi tersebut.

 

Laporan: Kiram Akbar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here