Panwaslu Singkawang Jadi Bawaslu

59
Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro, SH, MSi memberikan arahan saat Rakor Panwaslucam, Kepala Sekretariat, dan PUMK Se kota Singkawang di Hotel Dangau Singkawang, Sabtu (17/3) SUHENDRA RK
Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Gunawan Suswantoro, SH, MSi memberikan arahan saat Rakor Panwaslucam, Kepala Sekretariat, dan PUMK Se kota Singkawang di Hotel Dangau Singkawang, Sabtu (17/3) SUHENDRA RK

eQuator.co.id. – SINGKAWANG. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Gunawan Suswantoro, SH,MSi mengungkapkan Panwaslu ditingkat kabupaten kota termasuk Singkawang akan menjadi Bawaslu Kabupaten Kota.

“Untuk kota Singkawang setelah mendapatkan laporan, bahwa sudah bekerja dengan baik dan Panwaslu Kota Singkawang nantinya akan berubah menjadi Bawaslu Kota Singkawang,” ujar Gunawan Suswantoro, SH,MSi, Sekjend Bawaslu RI, usai memberikan pengarahan dalam Kegiatan Rakor Panwaslucam, Kepala Sekretariat dan PUMK se kota Singkawang di Hotel Dangau Singkawang, Sabtu (17/3).

Tentu untuk menjadi Bawaslu harus dilakukan seleksi dan evaluasi yang mulai dilakukan Juni 2018 mendatang.”Jadi kalau Panwaslu kan adhock, kalau sudah menjadi Bawaslu maka akan menjadi permanen lima tahun kedepan,” katanya.

Tidak hanya itu saja, Gunawan Suswantoro, mengajak para Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Kalbar beserta tim suksesnya untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas.

“Saya berharap ketika berkapampanye hindari politik uang, hindari black campaign dan hindari politik SARA, yang  menjadi hal penting agar pelaksanaan pemilu bermartabat,” ujarnya.

Kedatangannya ke kota Singkawang, ungkap Gunawan, untuk penguatan Panwaslu dan seluruh Panwascam kecamatan dalam posisi siap melaksanakan Pilgub 2018.

Ditempat yang sama, Ketua Panwaslu Kota Singkawang, Hj Zulita, SH, MH mengatakan bahwa selaku Panwaslu harus dapat bekerja secara maksimal.

“Kita harus mampu menunjukkan selaku Panwaslu dapat bekerja secara baik dan benar, kita mengawasi semua jalannya proses sampai pungut hitung, dan mampu mengawal suarat suara di TPS hingga di tingkat kota, dan sampai propinsi,” katanya.

Selain itu juga diperlukan pengawasan partisipatif, kata Zulita, dan tentunya peran serta masyarakat juga sangat diperlukan. (hen).