Kolaborasi Amankan Perbatasan

110
FOCUS GROUP DISCUSSION. Polda Kalbar mengundang instansi terkait otoritas perbatasan, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, Kemenkum dan HAM, serta BPOM, melakukan Rakor stakeholder dalam rangka meningkatkan kerjasama dan sinegritas, menciptakan Kamtibmas kondusif di wilayah perbatasan dan menyongsong MEA 2016, Selasa (29/12). IST

eQuator – Pontianak-RK. Polda Kalbar melakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan Stakeholder, meningkatkan kerjasama dan sinegritas, menciptakan Kamtibmas kondusif di wilayah perbatasan Kalbar, menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2016, Selasa (29/12).

Rakor yang dirangkai dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD), melibatkan instansi terkait otoritas perbatasan, Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, Kemenkum dan HAM serta BPOM.

Kapolda Kalbar Brigjen Pol Arief Sulistyanto mengatakan, pentingnya seluruh pimpinan instansi di wilayah perbatasan berada dalam satu forum diskusi, untuk menyatukan pandangan dan arah tindakan, menjalankan tugas serta fungsi masing-masing. Pengamanan dan pengawasan di perbatasan adalah tugas dan kewajiban yang mulia, menjaga kedaulatan NKRI. Maka harus dilakukan dengan efektif dan profesional, mendukung pembangunan nasional dan pemerintah daerah, dalam memajukan serta menyejahterakan masyarakat Kalbar.

“Sinergitas dan kolaborasi diwujudkan dalam bentuk kebijakan, saling memperkuat, bekerjasama dan mendukung (empowering-coordinating-supporting), sebagai landasan dan modal kita menyukseskan pelaksanaan MEA yang harus kita songsong, memajukan dan mensejahterakan masyarakat, bangsa dan negara,” kata Arief.

Topik pembahasan FGD ini, bagaimana menjaga kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan, baik aspek ekonomi, sosial maupun keamanan. Tidak hanya berakhir hari ini, ke depan segara digelar forum diskusi yang lebih luas, dengan adanya langkah-langkah kongkrit yang dilakukan. Arief berharap dari pertemuan ini, ke depannya dapat diwujudkan di dalam forum yang lebih luas, dengan fasilator dari pemerintah daerah. “Kami sendiri dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Pangdam, terkait masalah pengamanan di perbatasan,” ujarnya.

Setiap permasalahan di perbatasan setelah ini berjalan, nantinya dapat diselesaikan secara komprehensif, melalui sentra penegakkan hukum terpadu, forum koordinasi dan supervisi penegakkan hukum. Baik itu masalah sosial, ekonomi maupun hukum. Forum diskusi ini sendiri bertujuan membuka sekat-sekat yang membatasi antarinstansi dalam melakukan koordinasi atau tukar menukar informasi.

Kapolda Arief mencontohkan, satu dari perbatasan yang ada. Perbatasan Entikong—Sanggau misalnya. Dari sedemikian banyak barang-barang yang keluar masuk di PPLB Entikong, siapa yang bisa menjaga dan menjamin bahwa barang tersebut tidak diselipkan Narkoba, atau barang terlarang lainnya. Belum lagi di perbatasan lainnya. Makanya stakeholder pelaksana pengawasan dan pengamanan, sedianya memiliki orientasi yang sama, menghadirkan negara di perbatasan sepakat untuk bersinergi dan bekolaborasi, demi suksesnya tupoksi masing-masing dengan tetap berorientasi pada tujuan nasional.

Perbatasan Entikong kini tengah dibangun pintu masuk Ekspor-Impor. Pembangunan itu sebagai upaya pemerintah dalam mengantisipasi segala bentuk kejahatan yang kerap terjadi melalui PPLB Entikong. Selama ini sekelas PPLB Entikong saja banyak dimanfaatkan untuk keluar-masuknya barang skala besar ilegal berbagai komoditi. Hal itu cenderung terjadi, karena tidak adanya fasilitas pemeriksaan. Fasilitas masyarakat Entikong berupa KILB RM600, juga kerap dimanfaatkan untuk membangun jaringan bisnis gelap.

Pembangunan pintu masuk Ekspor-Impor itu kini masih terlihat abu-abu, sehingga berdampak pada pengamanan dan pengawasan saat ini. Oleh karena itu, kata Arief, perlu kolaborasi antara pihak-pihak terkait untuk mengolah pemahaman masyarakat. Melalui proses sosialisasi, berikan langkah-langkah preventif dan preemtif, serta mendukung program presiden dalam mmembangun perbatasan ke arah yang lebih baik. “Langkah itu harus sama-sama kita lakukan, agar masyarakat kita paham. Karena tidak semua permasalahan bisa diatasi sendiri. Kita perlu kolaborasi. Penjahat saja bisa berkolaborasi, masa’ sih kita tidak bisa,” tegasnya.

Kepala Kantor Ditjen Bea Cukai Wilayah Kalimantan Barat, Nirwala Dwi Heryanto menambahkan, berbagai modus yang dilakukan penyelendup dalam memasukkan barang ilegal terutama Narkoba di Kalbar melalui Malaysia, menurutnya, potensi uang yang menggiurkan. Penjualan Narkoba yang sangat tinggi menjadi pemicu pelaku untuk menyelundupkan.

“Untuk itulah pentingnya kita berkoordinasi dengan instansi terkait. Karena saat ini ada empat pelabuhan darat di Kalbar, serta ada banyak jalan-jalan tikus yang berada di perbatasan. Maka pentingnya tukar menukar informasi,” kata Nirwala. (oxa)