Kami Ditinggalkan di Perbatasan Tak Masalah

Permintaan Eks Gafatar Kubu Raya:

132
BELI BARANG LELANG. Pembeli barang yang dijual eks Gafatar dan warga sekitar berbaur di pemukiman mantan Gafatar tersebut, di RT I RW 11 Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Rabu (20/1). Syamsul Arifin

Di beberapa kabupaten seperti Sintang, Kayong Utara, dan Mempawah, anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) ditolak mentah-mentah meski sudah mengaku mantan. Sampai-sampai, kamp eks Gafatar di Mempawah dibakar. Berbeda dengan tiga wilayah itu, di kabupaten pecahan Mempawah, Kubu Raya, warga bekas Gafatar yang notabene pendatang justru akur dengan masyarakat asli setempat.

Syamsul Arifin, Sungai Raya

eQuator – Bahkan, di RT I RW 11 Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya tersebut, pemukiman eks Gafatar dijaga warga sekitar. Tentu, dibantu kepolisian dan TNI, untuk menghindari peyusup yang masuk dari luar. Meski begitu, 64 Kepala Keluarga (KK) dengan 201 jiwa eks Gafatar itu dikabarkan akan tetap dievakuasi ke kamp penampungan di Markas Kodam XII/Tanjungpura.

Mendengar informasi bakal diungsikan, kemarin, warga eks Gafatar dengan cepat melelang barang-barang berharga walaupun sebenarnya mereka ingin terus menetap di Kalimantan. Barang yang dijual cepat itu mulai dari peralatan elektronik, rumah tangga, kendaraan bermotor, hingga hewan ternak. Rabu (20/1), sejumlah masyarakat terus berdatangan ke pemukiman Gafatar untuk membeli benda-benda yang ditawarkan tersebut. Namanya jual cepat, tentu harganya murah.

Tak hanya pembeli berdatangan, sejumlah masyarakat asli setempat pun datang. Mereka prihatin dengan pengusiran eks Gafatar di sejumlah kabupaten di Kalimantan Barat. Sebab, di Desa Limbung, warga pendatang dan asli sudah membaur.

Seorang penduduk yang tinggal tak jauh dari sana, Syafi’i mengaku tak tega dengan kondisi yang menimpa orang-orang eks Gafatar. “Apalagi nak (mau) membeli barang-barangnya. Bayangkan, sepeda seharga Rp600 ribu ke atas dijual Rp150 ribu. Kami warga sini tetap berusaha agar tidak terjadi pembakaran, itukan tindakan anarkis,” terangnya.

Ketua RW 11, Waluyo pun sudah meminta warganya meronda pemukiman tersebut, berjaga bersama aparat keamanan. “Kurang lebih tiga hari, saya tidak tidur. Ini kami lakukan untuk menghindari aksi anarkis,” papar dia, matanya memang sembab.

Senada, Suijo, pengurus RT02 Dusun Multorejo berharap, kejadian di daerah lain tidak terulang di daerah tersebut. “(Eks Gafatar,red) ada memang yang tertutup, ada juga yang bergaul. Tapi apapun keputusan pemerintah, kami dari pihak warga mengikutinya. Yang dikhawatirkan penyusup dari luar,” tegasnya.

Warga asli lainnya, Iqbal, meminta pemerintah kabupaten tanggap. “Karena kami melihat lokasi yang ditempati eks Gafatar ini sangat strategis. Dekat kantor bupati, Bandara dan pelabuhan,” ungkapnya.

Pemukiman itu dibangun memanjang. Ada enam rumah dan satu aula. Menurut Sigit, wakil koordinator pemukiman tersebut, mereka datang pertama kali pada 3 Agustus 2015.

“Sebanyak 7 KK datang menuju ke rumah kosan di Pontianak sambil mencari lahan untuk cocok tanam, bertahan hidup,” ungkap pria asal Madiun Jawa Timur ini, Rabu (20/1).

Kemudian, beberapa anggota kelompoknya menemukan lahan yang masih dipenuhi semak (mendekati hutan malah). “Lahan yang kami tempati milik orang Pontianak dan warga sekitar. Dengan beberapa perjanjian, bagi hasil maupun sewa” jelas Sigit.

Setelah beberapa bulan berjalan, dan terus berkoordinasi dengan tokoh-tokoh sekitar, warga di kampung mulai menghubungi dan menanyakan apakah ada tempat kepada Sigit. “Ketika masih banyak lahan, kami kasih tau dan tak lama, warga dari Jawa berdatangan ke sini. Dengan tujuan mengadu nasib,” paparnya.

Akhirnya, mereka dipersilakan menggarap lahan seluas 14 hektar dengan perjanjian. “Tapi baru dua hektar yang kami garap untuk menanam sayur mayur. Ada timun, tomat, kacang panjang, dan beberapa sayur lainnya,” terang Sigit.

Dia menolak anggapan kelompoknya tidak membaur. Semenjak datang ke Desa Limbung, mereka ikut kerja bakti, mulai dari membersihkan jalan makam, parit, dan lahan untuk Posyandu. Kegiatan keagamaan juga dilakukan pihaknya seperti Maulidan dan Robo-robo.

“Sejauh ini baik-baik saja. Yang jelas, kami tidak ada masalah dengan siapapun. Dengan adanya kejadian di beberapa daerah, kami dengan warga lainnya juga ikut melakukan ronda. Bahkan, beberapa hari lalu sempat ada pertemuan di kantor desa dan sepakat tidak ada masalah,” bebernya.

Bercocok tanam serta beternak dilakukan kelompok, agar pengerjaannya lebih mudah. “Tergantung keahliannya, kalau yang suka ternak, ya ternak, baik sapi, kambing, bebek. Pokoknya tergantung yang disukainya,” kata dia, seraya menambahkan, untuk pendidikan anak-anak menunggu pendaftaran baru dibuka sekolah umum.

Disinggung kerawanan yang terjadi di beberapa daerah, Sigit menyatakan, sebagai warga negara Indonesia, ya harus dilindungi, mempunyai hak hidup, bekerja, dan beragama. Meski begitu, ia menyadari kelompoknya adalah pendatang, apapun keputusan pemerintah daerah, pasti mereka ikuti.

“Kalau masa lalu, ya mohon biarkanlah masa lalu. Tidak ada masa lalu itu baik. Harapan kami tidak dievakuasi keluar Kalbar, kalau dikembalikan ke Jawa, itu bukan jaminan dan bukan solusi. Kami ditinggalkan di perbatasan tidak masalah, yang penting ada lahan tani yang bisa digarap,” harapnya.

Terpisah, Kapolsek Sungai Raya, Kompol Dwi Budi Murtiono menyatakan, anggota yang ditempatkannya untuk menjaga pemukiman eks Gafatar tersebut sebanyak tiga orang. “Yang jaga hanya Babinkamtibmas, yang lain monitoring. Kami melakukan penjagaan di lokasi ini semenjak Mempawah bergejolak,” jelas dia. (*)