Jalan di Sebagian Pedalaman Ketapang Menyengsarakan, Warga Surati Presiden Jokowi

36
MIRIS: Kondisi jalan di salah satu wilayah di pedalaman Ketapang, Kalbar. Ist for RK

eQuator.co.id – Ketapang. Kondisi jalan yang berlumpur dan sangat menyengsarakan di sebagian wilayah di pedalaman Kabupaten Ketapang menjadi viral di media sosial, belakangan ini. Terlebih, Isa Anshari yang memposting berita tersebut di medsosnya pada 5 Januari 2018 dan mengadukan kondisi jalan tersebut ke Presiden Jokowi melalui surat terbuka.
Warga net pun menanggapi postingan itu. Ada yang mendukung, namun ada pula yang menilai kalau surat yang ditujukan salah alamat. Dan tak sedikit pula menilai itu hoax dan banyak pula membenarkan kalau kabar tersebut fakta alias bukan hoax. Berikut surat terbuka Isa Anshari buat pemimpin negara ini.

Kepada
Yth. Presiden RI
( Ir. Joko Widodo )
Di Istana Negara Yang Megah

Salam hormat buat bapak presiden yang terhormat dari kami rakyat kecil di pedalaman Kalimantan Barat tepatnya di kabupaten Ketapang….
Maaf jika mengganggu bapak…
Singkat saja pak presiden…
Kami warga pedalaman Ketapang Kalbar..
Sejak Indonesia Mardeka tanggal 17 Agustus 1945 hingga hari ini masih bermimpi memilki jalan di kampung kami beraspal dan mulus…tidak berlumpur jika musim hujan dan tidak berdebu saat musim kemarau…

Bapak Presiden Jokowi…
Tolong kami pak…
Aspalkan jalan kami biar kami tidak bermimpi lagi…
Biar kami tak berkubang lumpur lagi..
Biar kami tak mandi debu lagi…

Tolong kami pak…
Sisihkanlah dana utk membangun TOL dan Bandara Megah agar bisa di berikan untuk membangun jalan di daerah kami..
Pak Jokowi…
Harga sembako terasa berat benar karena mobilisasi angkutan barang ongkosnya mahal pak..

Demikian harapan warga pedalaman Kabupaten Ketapang Kalbar, semoga bapak Presiden maklum…

Cc. Bupati Ketapang ( Martin Rantan )
Ketua DPRD Ktp ( Budi Mateus )

Yanto Yvci di kolom komentar menyebut, Semoga segera memperoleh perhatian dari Pak Jokowi.
Warga net lainnya menilai, kalau jalan tersebut harusnya disampaikan ke Bupati bukan Presiden. Namun, tak sedikit pula meminta pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk ikut tanggungjawab. (lud)