Harga Karet dan Sawit Meningkat

Harapan Masyarakat Ditahun 2016

182
ilustrasi. net

eQuator – Putussibau-rk. Masyarakat menaruh harapan yang besar ditahun 2016. Pemerintah diharapkan memperbaiki perekonomian masyarakat kecil, diantaranya meningkatkan harga karet dan Tandan Buah Segar (TBS) sawit.

Ahmad Misran, Kecamatan Bunut Hilir mengatakan dengan bergantinya tahun diharapkan penderitaan masyarakat juga berakhir. Menurutnya, tahun 2015 banyak membuat menderita masyarakat dengan kondisi perekonomian yang sangsot. Lesunya ekonomi masyarakat seperti turunnya harga karet. “harga karet pernah mencapai harga tertinggi Rp20 ribu per kilogram, kemudian turun menjadi Rp18 ribu, turun lagi menjadi Rp10 ribu dan sekarang anjloh diharga Rp5 ribu per kilogramnya,” ungkapnya, Kamis (31/12) malam saat sedang merayakan malam pergantian tahun di Putussibau.

Karet menjadi mayoritas mata pencaharian masyarakat Kapuas Hulu. Ketika harganya anjlok sangat berdampak pada perekonomian masyarakat. Salah satu dampak anjloknya harga karet dapat dilihat dalam beberapa momen perayaan hari besar di Kapuas Hulu, seperti Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan tahun baru. “Coba lihat kalau harga karet masih tinggi seperti tahun 2013 lalu, momen perayaan hari besar pasti ramai yang namanya petasan dan kembang api saling bersahut-sahutan. Bandingkan dengan sekarang jangankan untuk beli kembang api dan petasan untuk makan saja susah,” tuturnya.

Sementara, Haris, warga Putussibau,  berharap pada tahun 2016 harga TBS sawit meningkat. Pasalnya dengan harga Rp1.000 saat ini berdampak terhadap  perekonomian keluarganya. “Sekarang paling tinggi harga TBS sawit Rp1000 per kilogram. Sementara biaya perawatan sawit sangat mahal utamanya untuk pembersihan lahan, pupuk dan sebagainnya,” katanya.

Saat ini, sambung dia, yang stabil perekonomian hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS). Setiap tahun PNS selalu mengalami kenaikan gaji, sementara masyarakat swasta semakin menderita. “Yang gaji pegawai itu kita masyarakat kecil ini. Anehnya pemerintah sibuk memikirkan kesejahteraan PNS sementara masyarakat kecil dibiarkan menderita,” keluhnya.

Pemerintah gencar meningkatkan pendapatan dari sektor perpajakan, baik pajak maupun cukai. Salah satu diantaranya hasil perpajakan tersebut untuk menggaji PNS. Namun sangat disayangkan retribusi yang diambil dari masyarakat untuk menggaji PNS tidak disesuaikan dengan pendapatan masyarakat.

“Orang bekalot ngomong memperjuangkan kesejahteraan guru. Kami ini yang sudah setengah mati keluar masuk kebun, berangkat pagi pulang malam mana mereka mau memperjuangkan. Kadang-kadang mereka PNS itupun tidak melaksanakan tugas mereka dengan baik, tapi tetap dibayar mahal oleh pemerintah,” kesal Haris.

Warga Putussibau lainnya, Suwandi, juga meminta di tahun yang baru ini pemerintah mengeluarkan kebijakan pro rakyat. Bukan sebaliknya membunuh rakyat kecil. “Ini tidak masuk akal, kadang-kadang kebijakan pemerintah, tanah di tengah kampung statusnya bisa menjadi hutan lindung. Lalu lah segala NGO dan LSM luar negeri dan sebagainya itu sibuk datang sosialisasi serta menguasai tanah air kami,” katanya.

Menurut dia, masyarakat telah lama mendiami kawasan pemukiman sebelum pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti itu. Sehingga patut dipertanyakan yang salah itu siapa?. “Kita ngambil kayu bakar di kampung sendiri pun akibatnya bisa di penjara. Belum lagi kalau kita sampai bunuh segala monyet yang ganggu sawah kita di penjara juga. Masyarakat dibuat asing dirumahnya sendiri. Belum lagi kita mau buat sertifikat tanah pun susah. Padahal sudah turun temurun kami ini mengelola tanah di situ,” terangnya.

Dikatakannya, selama tahun 2015, pemerintah belum beres mengatur negara. Dengan bergantinya tahun ini diharaapkan segala yang belum beres segera dibereskan dan segala kebijakan yang membunuh rakyat harap segera direvisi. “Jangan buat kebijakan untuk kepentingan pihak tertentu, entah itu negara luar atau perusahaan. Buatlah kebijakan yang mensejahterakan masyarakat. Mereka yang duduk dan berpangkat itu kita yang bayar. Jangan sudah kami bayar lalu kami yang di sengsarakan,” ujarnya.

Laporan: Arman Hairiadi