Driver Merasa Dizalimi Gojek

(Lagi) Demo Ratusan Sopir Transportasi Online

37
DEMO LAGI. Ratusan driver Gojek berunjuk rasa menolak kebijakan sepihak manajemen di depan kantor perwakilan Gojek Pontianak di Jalan Urai Bawadi, Senin (16/4). Gusnadi-RK
DEMO LAGI. Ratusan driver Gojek berunjuk rasa menolak kebijakan sepihak manajemen di depan kantor perwakilan Gojek Pontianak di Jalan Urai Bawadi, Senin (16/4). Gusnadi-RK

eQuator.co.idPONTIANAK-RK. Ratusan driver Gojek kembali melakukan unjuk rasa di kantor PT. Gojek Indonesia perwakilan Kota Pontianak di Jalan Uray Bawadi, Senin (16/4). Tuntutan sopir transportasi online ini masih sama, memprotes kebijakan sepihak PT. Gojek Indonesia.

“Putusan sepihak dengan menaikkan performa dari 50 menjadi 70 ini membuat berat kami,” kesal salah seorang perwakilan driver Gojek, Dodi Arfandi usai melakukan pertemuan dengan pihak manajemen PT. Gojek Indonesia perwakilan Kota Pontianak.

Menurutnya, kebijakan sepihak manajemen sangat merugikan driver. Mereka sulit, bahkan tidak mungkin memenuhi target tersebut. Sementara itu, jika target tidak tercapai, bonus tak dicairkan. “Kalau tidak mencapai 70 persen bonus tidak akan bisa cair. Kalau dihitung jadi driver yang berutang,” katanya.

Utang yang dimaksudkan Dodi, jika saat beroperasional terdapat konsumen nakal atau melakukan pembatalan order, maka driver kehilangan poin. Untuk menutupinya paling sedikit harus mendapat penumpang sebanyak tiga orang. “Hal ini semakin diperparah dengan aturan baru dengan target 70 persen tersebut,” ujarnya.

Tentu saja kata dia, kebijakan PT. Gojek Indonesia ini memberatkan mereka. Sampai-sampai banyak dari mereka tidak beroperasi lantaran tak mampu memenuhi target tersebut. “Kami dizalimi atas keputusan sepihak Gojek ini,” sebut pria yang akrab disapa Wak ini.

Dalam menyampaikan tuntutan, beberapa perwakilan driver sempat bernegoisasai dengan pihak manajemen. Ada tiga tuntutan pihaknya. Pertama, menolak keras target 70 persen. Kedua, tidak menghitung konsumen nakal yang cancel order. Dan ketiga, pihak manajemen di Kota Pontianak harus menyampaikan persoalan ini ke PT. Gojek Indonesia yang berada di pusat. “Sebab, manajemen di daerah mengaku tidak memiliki wewenang untuk memutuskan,” pungkasnya.

Pihaknya berharap PT. Gojek Indonesia memenuhi tuntutan mereka. Jika tidak, mereka mengancam akan datang lag bulan depan. Sembari menunggu keputusan dari pusat, para driver berjanji akan tetap beroperasi sebegiamana biasanya. Sebab mereka juga butuh penghasilan untuk hidup. “Sambil kami mempelajari langkah selanjutnya. Tapi kami minta ada perubahan,” harapnya.

Sementara dari pihak PT. Gojek Indonesia Kota Pontianak, belum ada yang bisa memberikan komentar terkait tuntutan ratusan driver tersebut. Mereka beralasan, pihaknya di daerah tidak memiliki wewenang apapun.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak, Utin Srilena Candramidi mengatakan, sejauh ini banyak persoalan di Gojek yang belum terselesaikan. Dari pihak dinas, sebenarnya sudah melakukan upaya mediasi. Namun pihak Gojek terkesan ogah-ogahan.

“Kemarin ada manajemen Gojek kontak saya dan ingin bertemu. Tapi setelah seminggu ditunggu tak ada kabar. Kami tunggu sampai minggu ini, jika tak ada artinya manajemen tak ada niatan bertemu,” ungkapnya.

Terlepas unjuk rasa kemarin,  Utin menegaskan pihaknya tengah mengumpulkan masukan dan keluhan para driver Gojek. Nantinya keluhan tersebut akan disampaikan ke tingkat provinsi. Karena yang memiliki regulasi dan berwenang atas Gojek di Pemprov Kalbar.

Terkait performa 70 persen yang ditingkatkan manajemen, menurut dia harus ada data rinci jumlah driver yang dimiliki Gojek sekarang. Sebab, performa berat dicapai apabila jumlah driver semakin banyak. “Wewenang penentuan kuota ada di provinsi,” ucap Utin.

Sementara Wakil Ketua DPRD Pontianak, Alwy Almuthahar menuturkan, sebenarnya kuota driver sudah ditentukan Dishub provinsi dengan sistemnya sendiri. Namun demikian ia sependapat jika pembatasan driver harus ada. Sehingga driver bisa memenuhi target 70 tersebut. “Memang harus ada pembatasan kuota driver dalam mengatasi persoalan semacam ini,” katanya.

Menurut informasi terakhir yang diterima Politikus PAN ini, total driver transportasi online tersebut sebanyak 7.000 orang. Namun yang masih aktif beroperasional sebanyak 6.000 orang. Banyaknya jumlah driver ini tentu berpengaruh besar untuk mendapatkan konsumen. “Tapi kalau ada pembatasan tentu persaingannya juga tidak ketat, ini yang harus diperhatikan pengelola agar tidak ada komplain dari driver itu sendiri,” demikian Alwy.

 

Laporan: Gusnadi

Editor: Arman Hairiadi