DPRD Sanggau Audiensi ke Ombudsman Kalbar

Tanyakan Predikat Zona Merah Kepatuhan Pelayanan Publik

23
AUDENSI. Anggota DPRD Sanggau melakukan audiensi ke kantor Ombudsman Kalbar, Senin (12/3). Ombudsman Kalbar for RK
AUDENSI. Anggota DPRD Sanggau melakukan audiensi ke kantor Ombudsman Kalbar, Senin (12/3). Ombudsman Kalbar for RK

eQuator.co.idPONTIANAK-RK. Menyandang predikat ‘Zona Merah’ dalam kepatuhan pelayanan publik dengan nilai hanya 26,43, Senin (12/3) Komisi A DPRD Sanggau melakukan audiensi ke kantor Ombudsman Kalbar. Kedatangan anggota legislatif Sanggau ini guna mengetahui kriteria yang diberikan ke kabupaten tersebut.

Ketua Komisi A DPRD Sanggau, Eko Sutrisno menyatakan, ke depan pihaknya siap bersinergi dengan eksekutif Sanggau untuk memperbaiki kinerja untuk mengubah status zona merah.

“Untuk melakukan perbaikan, kami berkomitmen mendorong dan membantu Pemkab Sanggau meningkatkan pelayanan publik termasuk melengkapi komponen standar pelayanan,” tegasnya.

Sementara Anggota DPRD Sanggau, Yeremias M menyatakan, salah satu penyebab pelayanan publik Sanggau belum maksimal adalah keterbatasan kualitas maupun kuantitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Saat ini DPRD Sanggau sedang berkoordinasi dengan Kemenpan RB untuk dapat memberikan kuota penerimaan ASN yang memadai. “Walau demikian, memang bukan alasan bagi Pemkab Sanggau untuk tidak memberikan pelayanan publik yang baik,” tukasnya.

Dia berharap Ombudsman bisa melakukan kunjungan ke Sanggau agar dapat mengukur langsung tingkat kepuasan masyarakat. Selain itu, mengingat keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh DPRD terhadap instansi vertikal, mereka juga meminta Ombudsman lebih aktif mengawasi pelayanan publik di instansi vertikal seperti bidang pertanahan, imigrasi, BPJS dan kepolisian.

Sementara itu, Kepala Ombudsman Kalbar, Agus Priyadi menuturkan, penetapan zona dengan total nilai 26,43 ini lantaran dilihat dari 69 produk pada 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sanggau.

“Kita mendorong agar Pemkab Sanggau dan DPRD Sanggau dapat bersinergi untuk meningkatkan nilai standar kepatuhan pelayanan publik dari zona merah menjadi zona hijau,” katanya.

Agus menyatakan, ke depan bisa saja zona merah ini menjadi zona kuning bahkan hijau. Asalkan ada komitmen yang kuat, bukan hanya dari pimpinan, tapi seluruh ASN dan penyelenggara pelayanan publik di Sanggau.

“Kita sangat menerima dan senang dengan peran aktif DPRD Sanggau yang berinisiatif melakukan koordinasi di Kantor Ombudsman Perwakilan Kalbar ini,” tutupnya. (agn)