Cegah Praktik Rentenir & Koruptor

Berbicara di Singapura tentang Keunggulan FinTech

28
FORUM INTERNASIONAL. Wali Kota Sutarmidji
FORUM INTERNASIONAL. Wali Kota Sutarmidji (kedua dari kanan) bersama beberapa permateri Innovation Labs World yang di selenggarakan oleh Gov Insider di Singapore, Selasa (26/9). HUMAS PEMKOT PONTIANAK FOR RAKYAT KALBAR

eQuator.co.idPontianak-RK. Berbicara di depan seminar Innovation Labs World, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menyatakan, Perbankan global akan disaingi financial technology (FinTech). Pasalnya, layanan keuangan berbasis teknologi itu lebih mudah diakses oleh masyarakat umum.

“Di Eropa, banyak Perbankan–Perbankan yang tutup karena tidak mampu bersaing dengan FinTech dan venture capital (penanaman modal dari perusahaan swasta untuk membesarkan bisnis baru yang berpotensi,red),” ungkap Sutarmidji, yang menyampaikannya di depan ratusan peserta acara besutan Gov Insider di Singapura, Selasa (26/9).

Bertindak sebagai salah seorang pembicara utama yang mewakili Indonesia di forum tersebut, pemilik akun Twitter @BangMidji ini menyebut, Fintech merupakan teknologi finansial yang lahir dari lajunya perkembangan teknologi dunia. Ia optimis FinTech merupakan solusi yang efisien dan efektif menumbuhkembangkan dunia keuangan ke era teknologi.

“Startup FinTech pun mempunyai peluang besar untuk mencegah praktik–praktik yang merugikan negara, seperti praktik rentenir dan korupsi,” tutur Wali Kota Pontianak dua periode itu.

FinTech pada akhirnya akan mengurangi pemakaian uang tunai (cashless). Teknologi finansial berbasis digital dan nontunai itu akan membuat setiap orang tidak lagi menggunakan uang tunai dalam bertransaksi. Dengan kata lain, cukup menggesekkan kartu khusus jika ingin melakukan transaksi keuangan. Bahkan, dengan hanya mengetik atau scan barcode barang yang hendak dibeli di handphone masing-masing, transaksi sudah bisa dilakukan.

“Cukup kartu untuk belanja kedepannya, tak perlu dompet lagi, karena nanti kebutuhan kita semua ada dalam smartphone,” jelas Midji.

Ia berharap, anak–anak muda Pontianak dapat menjadi pelopor teknologi tersebut. Sebab, warga Pontianak yang berbasis smart city tentunya harus segera menyesuaikan diri agar tidak ketinggalan dengan perkembangan dunia.

“Jadikan Pontianak kota FinTech, dan sukseskan Pontianak Go Cashless,” ajaknya.

Seperti diketahui, salah satu upaya Pemerintah Kota Pontianak untuk mewujudkan visi ‘kota cashless’ ini adalah bekerja sama dengan Pertamina. Setiap pembelian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU nantinya tidak lagi menggunakan uang tunai.

Anggota DPR RI daerah pemilihan Kalbar, Katherine Angela Oendoen, menyambut baik penerapan kebijakan wajib transaksi nontunai di seluruh SPBU Kota Pontianak pada 2018 tersebut. Menurut dia, selaras dengan kebijakan yang tengah digiatkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia.

Hanya saja, ia mengingatkan, pelaksanaan kebijakan nontunai di SPBU itu harus memberikan manfaat langsung ke masyarakat. “Dengan peningkatan pelayanan yang lebih cepat dan akurat, mengingat pelaksanaan kebijakan cashless ini juga memberi manfaat bagi pengelola SPBU,” tutur Katherine.

Anggota Fraksi Gerindra ini berharap kebijakan transaksi nontunai ini dikaji dengan seksama oleh pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Bank Indonesia perwakilan Kalbar, Pemda setempat, dan PT Pertamina. “Karena banyak masyarakat yang belum menggunakan jasa Perbankan ataupun memiliki kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM),” ungkapnya.

Belum lagi, lanjut dia, habit (kebiasaan) konsumsi masyarakat yang masih mengandalkan transaksi tunai di banyak kesempatan. “Intinya, pelaksanaan kebijakan harus memberi manfaat langsung kepada masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan instansi dan lembaga pemerintah daerah saja,” ujar Katherine menekankan.

Imbuh dia, “Bila diberlakukan awal 2018 di seluruh SPBU yang ada di Pontianak, apa sudah dipikirkan bila targetnya meleset dan justru membuat masyarakat bingung?”.

Pertanyaan di benaknya ini membuat Katherine menyarankan agar pelaksanaan transaksi nontunai dilakukan secara bertahap. “Mulai dulu dua SPBU yang di pusat kota untuk test case program ini, yang di pinggiran secara perlahan menyusul,” tandasnya.

PERLU DISEDIAKAN

LOKASI TOPUP

Pontianak bisa belajar dari Jakarta terkait transisi transaksi tunai ke nontunai. Di sana, pemberlakuan pembayaran nontunai di semua gerbang tol tinggal sebulan lagi. Namun, jumlah pengguna jalan tol yang melakukan transaksi dengan uang elektronik masih belum besar. Padahal, program nontunai tersebut telah digagas dari sembilan tahun lalu.

Menurut Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry TZ, saat ini, baru 49 persen pengguna jalan tol yang menggunakan uang elektronik. Meskipun jumlahnya masih minim, ia yakin target penggunaan uang elektronik 100 persen per 31 Oktober nanti akan berhasil.

”Waktu 2008 dulu kan kita biarkan tumbuh alami. Tapi sekarang, kita seriusi. Sosialisasi secara intensif, memastikan kebutuhan kartu, dan juga ketersediaan alat,” tutur Herry kepada Jawa Pos, di kantor BPJT kemarin (29/9).

Kendati begitu, masih banyak keraguan mengenai keberhasilan pembayaran nontunai tersebut. Salah satunya mengenai bagaimana para pengguna jalan tol tersebut melakukan topup jika ternyata saldo di kartu mereka tidak mencukupi. Menurut Herry, sejauh ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan bank untuk mencarikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Herry mengatakan, pihak bank sudah berkomitmen untuk menyuplai starter pack uang elektronik yang disebar ke semua gerbang tol. Jika ada pengguna jalan tol yang saldonya tidak mencukupi atau belum memiliki uang elektronik, mereka bisa membeli langsung tidak jauh dari gerbang tol.

”Jumlah kartu uang elektroniknya harus sesuai kebutuhan. Sudah ada hitungannya dari BUJT dan sudah disampaikan ke pihak bank. Jumlah itu akan dibagi ke bank-bank penyedia uang elektronik,” jelasnya.

Terkait fasilitas topup, ia mengatakan, idealnya ada tempat untuk topup tidak jauh dari gerbang tol. Mungkin bentuknya bisa berupa kios atau yang lainnya.

”Saya lihat di Australia ada kios untuk pengguna jalan tol menukar uang elektronik,” tutur Herry. Namun, langkah ini masih perlu didalami lagi dan dikomunikasikan dengan pihak bank penyedia uang elektronik.

Herry juga mengatakan, pihaknya masih perlu mengkaji usulan Ombudsman mengenai penyediaan gerbang tol hybrid untuk mengantisipasi pengguna jalan tol yang belum menggunakan uang elektronik. Ia menilai, usulan tersebut bisa saja direalisasikan. Namun, tidak di seluruh gerbang tol. Jumlahnya terbatas dan hanya di gerbang tol tertentu yang memungkinkan.

”Kalau di gerbang tol yang banyak, hybrid masih bisa. Kalau yang gerbangnya sedikit, bukannya malah menambah kemacetan jika ditambah yang hybrid,” terangnya.

Sementara itu, kalangan Perbankan telah bekerja sama dengan pengelola jalan tol untuk memfasilitasi layanan top up uang elektronik di jalan tol. Salah satunya dengan menggandeng PT Jasa Marga Tbk. Saat ini sudah ada 21 mesin top up uang elektronik di jalan tol. Jumlah mesin tersebut nantinya akan terus diperbanyak.

“Sedang disiapkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,” kata Ketua Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara), Maryono.

Di luar itu, dia mengimbau masyarakat sebaiknya banyak menggunakan kanal milik bank untuk top up (on us). Misalnya lewat kantor cabang, mesin ATM, mobile banking, dan internet banking. Tujuannya, agar masyarakat tak perlu ribet isi ulang di jalan. Apalagi bank-bank badan usaha milik Negara (BUMN) tidak menetapkan biaya top up uang elektronik untuk transaksi yang dilakukan secara on us.

“Himbara akan memberi fee gratis untuk (top up) on us karena BI hanya mengatur batas atas tariff,” pungkasnya.

Laporan: Maulidi Murni, Zainuddin, JPG

Editor: Mohamad iQbaL