APBD Kalbar Tahun Depan Rp4,5 Triliun

150
DITEKEN. Penandatanganan berita acara persetujuan bersama Gubernur yang diwakili Wagub Christiandy Sanjaya dan Ketua DPRD M. Kebing terhadap Raperda tentang APBD Provinsi Kalbar tahun Anggaran 2016 di Balairungsari Gedung DPRD Kalbar, Pontianak, Senin (30/11). ISFIANSYAH-RK

eQuator – Entah kenapa, kalau bahas rancangan peraturan daerah (Raperda) Anggota DPRD Kalbar terkesan kurang berminat. Tapi, ketika membahas anggaran, animo mereka luar biasa.

Kemarin, para wakil rakyat yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Pontianak itu hadir semua untuk membahas APBD 2016. Sidang Paripurna tidak berlangsung lama, APBD 2016 sebesar Rp 4,5 triliun lebih pun disahkan.

“Kami di DPRD Kalbar tentunya sudah menyelesaikan tugas untuk membahas APBD ini. Intinya semuanya kesepakatan bersama,” tutur Ketua DPRD Kalbar, M. Kebing L., kepada sejumlah wartawan, usai rapat di Balairung Sari Gedung DPRD Kalbar, Senin (30/11).

Menurut Kebing, keinginan Dewan untuk mengakomodir dinamika di masyarakat sudah ditampung. “Namun tentunya tidak semua,” singkatnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Christiandy Sanjaya mengatakan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) APBD tahun 2015 sebesar Rp100 miliar. “Dimana terjadi defisit sebesar Rp20 miliar, sedangkan sisanya Rp80 miliar akan digunakan sebagai modal investasi pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalbar,” ungkapnya.

Dijelaskan Wagub, secara umum terdapat berbagai problem yang akan dihadapi pada tahun anggaran 2016 mendatang. Seperti, tantangan ekonomi global yang berdampak pada menurunnya harga jual karet mentah dan sawit. Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika diprediksi masih seperti tahun sebelumnya.

“Di sisi lain masih terdapat optimisme Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bagi sektor ekonomi,” katanya.

Optimisme Wagub berkaitan dengan adanya pengerjaan Smelter bagi komoditas tambang di Kabupaten Ketapang yang ditargetkan rampung pada tahun 2016.

‪Christiandy menargetkan penggunaan APBD 2016 dapat dimulai pada awal tahun. “Menyusul pembahasan di Kementerian Dalam Negeri juga diharapkan dapat berjalan lancar dan tidak memakan waktu lama,” ucap dia. (fie)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here